TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi, mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 35 miliar untuk pembangunan kantor Kepeolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota. "Kami usulkan di APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2017 murni," kata Rahmat, Senin, 10 Oktober 2016.

Rahmat mengatakan, pemerintah telah meminta lahan seluas 8.000 meter persegi di kawasan Summarecon Bekasi. Lahan tersebut untuk memindahkan kantor Markas Polres Metro Bekasi dari Jalan Pramuka, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Selatan. "Kantor Polres yang sekarang terlalu kecil," kata Rahmat.

Menurut dia, Polres yang baru saja naik tipologinya dari Polresta menjadi Metropolitan tersebut membutuhkan sejumlah sarana dan prasarana demi memaksimalkan layanan terhadap masyarakat. Sebagai contoh sederhana, kata dia, persoalan tempat parkir yang belum memadai. "Lahan parkir yang ada sempit," kata Rahmat.

Kapolres Metropolitan Bekasi Kota, Komisaris Besar Surya Fana, mengatakan pihaknya menyambut positif mendapatkan bantuan dari pemerintah. Awalnya, pihaknya hanya mengajukan Rp 15 miliar, namun pemerintah menganggap dana tersebut kurang dan menambah hingga Rp 35 miliar. "Kami bersyukur dengan bantuan itu," kata dia.

Menurut dia, jika kantor baru telah dibangun, kata dia, kantor lama akan dikhususkan untuk Satuan Lalu Lintas, dan asrama polisi. Pertimbangannya, layanan di satuan tersebut cukup banyak, seperti permohonan surat izin mengemudi (SIM), serta asrama yang ada cukup kecil terletak di sebelah timur gedung Polres atau di pinggir Kali Bekasi. "Layanan SIM membutuhkan tempat praktek roda dua dan empat," kata dia.

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Isnpektur Jenderal M. Iriawan, mengaku bersyukur mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah demi mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat. "Kepolisian dan pemerintah semakin bersinergis dalam memberikan pelayanan," ujar dia usai meresmikan peningkatan tipe Polres Metro Bekasi Kota.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, sepakat dengan rencana pemindahan lokasi kantor Polres. Sebab, lokasi saat ini dianggap kurang representatif. "Akses jalan dan parkirnya sudah macet," kata Ariyanto.

Adapun, soal besaran anggaran yang dibutuhkan, pemerintah harus membahas lebih dulu dengan lembaga legislatif. Namun, pada prinsipnya lembaganya sepakat dengan lokasi baru kantor Polres tersebut. "Kami cukup mendukung pemindahan kantor Polres," ujar dia.

ADI WARSONO