Pekerja melakukan pengepakan obat PT Indofarma (persero) Cibitung, Bekasi, Selasa (10/04). Dengan kapsitas produksi 100 persen mencapai 2,3 miliar tablet pertahun dan 250 juta kapsul dengan penjualan reguler non tender seperti apotik, rumah sakit umum dan swasta. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Bekasi - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengatakan lembaganya sangat menyayangkan kekosongan obat di rumah sakit umum setempat. "Itu kesalahan kebijakan manajemen obat," kata Ariyanto, Selasa, 11 Oktober 2016.
Menurut Ariyanto, kekosongan obat merupakan kejadian yang sangat fatal karena menyangkut masalah kesehatan manusia. Karena itu, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dari RSUD. "Ini bukan hal sepele, Kota Bekasi tidak kekurangan duit, kok," ucap Ariyanto.
Ariyanto mengatakan RSUD tidak boleh mengalami kekosongan obat karena pasien terus berdatangan. Ia tak mempersoalkan jika rumah sakit pelat merah sampai mengutang obat ke distributor apabila tak mempunyai uang. Namun utang tersebut dipastikan dibayar. "Saya meminta wali kota mengevaluasi kinerja jajaran direksi," ujar Ariyanto.
Padahal, menurut dia, citra RSUD Kota Bekasi sebagai rumah sakit milik pemerintah sudah baik. Kekosongan obat bahkan sampai melakukan penutupan poli penyakit dalam membuat citra rumah sakit di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan, itu menjadi terpuruk. "Itu kesalahan perencanaan," tuturnya.
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, terpaksa menutup layanan poli penyakit dalam karena kekosongan sejumlah obat bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS), Senin, 10 Oktober 2016.
Wakil Direktur Pelayanan Umum RSUD Kota Bekasi Tri Sulistyaningsih mengatakan penyebab kekosongan obat karena adanya kesalahan teknis dalam pengiriman obat oleh pihak perusahaan penyedia obat. "Ada miskomunikasi sehingga terjadi keterlambatan pembayaran," kata Sulis kepada wartawan, Senin, 10 Oktober.
