Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat mencicipi hidangan kafe JakBistro yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo selaku Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakartadi Selasar Blok G Balai Kota, Jakarta, 17 Oktober 2016. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hibah yang diberikan kepada institusi kepolisian dan tentara Indonesia tidak menyalahi aturan. Menurut gubernur yang biasa di sapa Ahok itu, Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui hibah tersebut masuk anggaran daerah tahun depan.
"Enggak (bermasalah). Itu kan disetujui APBD, Mendagri, dan DPRD," ucap Ahok di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, Selasa, 8 Oktober 2016.
Ahok mengatakan anggaran hingga ratusan miliar yang diberikan kepada institusi kepolisian dan tentara itu tidak dalam bentuk uang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun rumah di atas tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Kami ingin dapatkan rumah, bangunkan rumah untuk TNI juga, supaya harga sewa rumah di luar (Jakarta) turun. Sebab, selama ini, anggota TNI dan Polri banyak yang sewa rumah di luar (Jakarta). Permintaan naik, supply kurang," ujar Ahok.
Jadi Ahok berencana menempatkan anggota TNI atau Polri tinggal di sebuah kompleks yang akan dibangun Pemprov DKI Jakarta menggunakan APBD.
Tujuannya, menekan sewa rumah bagi anggota militer itu. Selain itu, lahan milik TNI atau Polri itu diminta dijadikan lahan parkir di tengah kota. Kebetulan, markas milik TNI atau Polri terletak di tengah kota. "Pola perangnya dulu di tengah kota karena Belanda jajah kita. Kalau di luar negeri, kan, di pinggir kota. Tanahnya gede-gede. Bisa bangun lahan parkir yang bagus," ujar Ahok.
Ahok menuturkan hibah tersebut sebetulnya sudah dianggarkan sejak dulu. Tak hanya Polri dan TNI, beberapa yayasan juga mendapatkan kucuran dari anggaran daerah. Imbalannya, Pemprov bisa mempergunakan lahan mereka guna membangun lahan parkir dan area park and ride untuk pengendara sepeda motor atau mobil yang menitipkan kendaraannya jika hendak menggunakan moda transportasi bus.
"Karena nanti di Jakarta akan banyak park and ride. (Lahan) Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) paling dekat. Jadi semua tanah instansi pemerintah, TNI-Polri, yang mau bangunkan gedung parkir, kami akan bangunkan, supaya di Jakarta banyak tersedia parkir," tutur Ahok.
