Soal Basmi Tikus, Ahok Belum Tunjuk Penanggung Jawab

Reporter

Kamis, 20 Oktober 2016 18:36 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku belum menunjuk dinas manapun yang akan bertanggung jawab terhadap pembasmian tikus di Ibu Kota. "Saya enggak tahu, nanti bisa Dinas Kesehatan, Lingkungan atau Kebersihan," kata Ahok di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis, 20 Oktober 2016.

Pembasmian tikus sebelumnya digagas oleh Wakil Gubernur DKI, Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Djarot mengatakan akan memberikan imbalan sebesar Rp 20 ribu kepada penangkap tikus liar. Tujuan pelaksanaan gerakan ini untuk menekan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh tikus liar.

Menurut Djarot, banyak penyakit bersumber dari tikus dan sering menyerang anak-anak berusia balita. Apalagi, perkembangbiakan tikus semakin meningkat tiap harinya, terutama di pemukiman padat penduduk.

Djarot juga menuturkan, setiap tikus yang ditangkap oleh warga Jakarta nantinya akan dikumpulkan oleh Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta melalui petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU). Bangkai tikus itu akan dijadikan pupuk dengan cara dikubur.

Ahok merespon positif langkah yang digagas pasangannya itu. Namun, untuk metode pembayarannya, Ahok mengatakan belum mengetahuinya secara pasti. "Nanti kami matangkan lagi, mau ngomong sama Pak Djarot. Dia yang ngomong teknisnya," ujar Ahok. *

FRISKI RIANA

Berita terkait

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

29 Juni 2019

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

Thamrin City di Jakarta Pusat, rupanya bukan hanya tempat pusat belanja atau mal tapi di atas atapnya terdapat kompleks perumahan mewah dua lantai.

Baca Selengkapnya

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

10 Desember 2018

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.

Baca Selengkapnya

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

7 Desember 2018

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.

Baca Selengkapnya

Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

6 Desember 2018

Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

Lurah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Samsul Ma'arif, mengatakan korban crane ambruk bakal memperoleh ganti rugi dari kontraktor.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

5 Desember 2018

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.

Baca Selengkapnya

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

23 Oktober 2018

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini

Baca Selengkapnya

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

22 Oktober 2018

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Baca Selengkapnya

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

22 Oktober 2018

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.

Baca Selengkapnya