Lusa, Mendagri Umumkan PLT Gubernur Pengganti Ahok

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 24 Oktober 2016 23:01 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo berbincang dengan sejumlah gubernur sebelum rapat koordinator Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 20 Oktober 2016. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan segera mengumumkan nama pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama cuti kampanye. Menurut Tjahjo, ini akan diumumkan dua hari lagi.

"Tanggal 26 Oktober kami melantikan 2-3 PLT. Selanjutnya tanggal 27 Oktober," ujar Tjahjo saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 24 Oktober 2016.

Tjahjo melanjutkan penunjukkan PLT pengganti Ahok tidak akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, hal itu akan dilakukan oleh dirinya sendiri.

Mengenai nama pejabat pengganti sementara Ahok, Tjahjo menyampaikan ada dua nama yang dipertimbangkan. Nama pertama adalah yang sudah kerap disebut-sebut yaitu Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Soni Sumarsono. Sementara itu, nama kedua adalah, Yuswandi A Temenggung.

"Dua-duanya sudah jadi PLT, namun lokasinya yang belum ditentukan. Salah satunya di Jakarta," ujar Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan pemilihan dua nama itu berdasarkan faktor senioritas. Dia mengaku memang mencari figur yang jenjang karirnya panjang dan memahami masalah keuangan daerah maupun birokrasi.

"Pak Sekjen kan pernah jadi Dirjen Keuangan Daerah. Pak Soni juga," ujarnya menegaskan.

Ditanyai daerah mana lagi yang akan diumumkannya PLT Gubernurnya lusa nanti, Tjahjo menyebut nama Banten dan Belitung.

ISTMAN MP

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

12 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

15 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

53 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

59 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.

Baca Selengkapnya