Ahok Teken UMP 2017 Rp 3,35 Juta, Buruh Tuntut Rp 3,8 Juta  

Reporter

Kamis, 27 Oktober 2016 21:30 WIB

Seorang buruh peserta demonstrasi memotret Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang sedang berbicara kepada para buruh yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/10). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menetapkan Upah Minimum Provinsi 2017 Rp 3.355.750. Keputusan itu tertuang dalam peraturan gubernur yang diteken Basuki hari ini.

“Sudah saya tandatangani tadi,” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis, 27 Oktober 2016. Tahun ini, UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta.

Jumlah ini masih di bawah tuntutan buruh, yang meminta UMP DKI Jakarta 2017 Rp 3,8 juta.

BACA: Buruh DKI Tuntut UMP 2017 Rp 3,8 Juta

Ahok menjelaskan, penetapan nilai upah minimum menggunakan rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam peraturan itu, upah minimum berasal dari jumlah upah minimum tahun berjalan dan hasil kali upah minimum tahun berjalan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Meski sudah menetapkan nilai upah untuk tahun depan, Ahok lebih suka nilai upah minimum provinsi berdasarkan hitungan komponen standar kebutuhan hidup layak (KHL). Alasannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberi subsidi di bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Dengan standar KHL, nilai upah minimum kemungkinan menurun. Sedangkan rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 membuat upah minimum pasti meningkat setiap tahun.

Ahok sudah mengirim usulan ke Kementerian Ketenagakerjaan soal penggunaan perhitungan upah dengan standar KHL. “Tapi ditolak. Ya sudah, kami ikut Peraturan Nomor 78,” kata dia.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan keputusan Ahok sesuai dengan usulan nilai upah minimum dari unsur pengusaha. Sidang Dewan Pengupahan yang digelar pada Rabu, 26 Oktober 2016, berlangsung alot dan diskors lima kali. Unsur serikat pekerja kukuh mengusulkan Rp 3.831.690 yang dihitung berdasarkan survei KHL.

Usulan serikat pekerja itu, kata Sarman, naik 23 persen dari survei KHL pada September lalu yang nilainya Rp 3.491.607. Ia mengatakan Dewan lantas melaporkan ketiga nilai usulan dari pengusaha, serikat pekerja, dan hasil survei ke Ahok. “Sebenarnya, dasarnya sudah jelas. Tinggal ikut rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78,” ujar Sarman.

LINDA HAIRANI

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

2 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

2 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

5 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

6 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

9 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

11 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

24 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

40 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

40 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

55 hari lalu

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.

Baca Selengkapnya