Plt Gubernur DKI Jakarta meresmikan Kantor Kelurahan Pulau Kelapa di Kabupaten Kepulauan Seribu, 9 Oktober 2016. TEMPO/IHSAN
TEMPO.CO,Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyepakati besaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 70,28 triliun. Hal ini disepakati dalam rapat paripurna dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Senin, 21 November 2016.
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono alias Soni, mengatakan nilai itu meningkat dibanding APBD Perubahan tahun lalu. “Meningkat Rp 7,37 triliun atau sekitar Rp 11,73 persen,” katanya saat ditemui di Balai Kota, Selasa, 22 November 2016.
Soni mengatakan terdapat perbedaan total RAPBD 2017 yang disusun pihaknya, dengan rancangan yang pada akhirnya disepakati bersama DPRD. Soni awalnya mengajukan Rp 68,75 triliun, tapi yang disepakati pada akhirnya sebesar Rp 70, 28 triliun.
Adapun dana yang ditambah adalah pada anggaran belanja langsung. Yang terbesar anggaran belanja pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman sebesar Rp 300 miliar.
Selanjutnya, ada anggaran untuk pembangunan flyover/underpass/simpang tidak sebidang jalan sebesar Rp 221 triliun. Yang paling kecil adalah anggaran untuk honor guru madrasah non-PNS sebesar Rp 51 miliar.
Pada pengeluaran pembiayaan juga terdapat perubahan dalam rancangan awal. Penanaman modal daerah (PMD) diberikan kepada PT PAM Jaya tahun ini sebesar Rp 300 miliar.
Untuk menutupi kebutuhan tersebut, kata Soni, terdapat penambahan target pendapatan daerah berupa penambahan target pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 400 miliar. Selain itu, pajak parkir diharapkan mampu memenuhi target pemasukan sebesar Rp 80 miliar dan pajak penerangan jalan sebesar Rp 50 miliar.
“Selain itu, penambahan anggaran berasal dari penerimaan pembiayaan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 1 triliun.”
Selanjutnya, kata Soni, pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran kepada Kepala Dinas tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Setelah itu, baru kemudian disampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD. “Rencananya tanggal 23 November kami akan kembali (rapat) paripurna,” kata Soni.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
