Plt Gubernur DKI Minta Maaf Atas Pemadaman Listrik Sekolah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 25 November 2016 11:49 WIB

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (baju putih) meninjau rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur, 5 November 2016. TEMPO/Diko

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta maaf atas kejadian padamnya aliran listrik di 8 sekolah Jakarta Timur. Kejadian tersebut membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah terganggu.

"Saya minta maaf kepada siswa dan orang tua siswa atas kejadian matinya lampu kemarin," kata dia saat upacara peringatan Hari Guru di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta Jumat 25 November 2016. Menurut dia, kejadian tersebut cukup fatal sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar para siswa.

Karenanya, Soni-panggilan akrab Sumarsono- menyatakan berkomitmen kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. "Ini tidak akan terulang lagi," kata Soni. Dia meminta Dinas Pendidikan DKI memerhatikan persoalan ini.

Sebanyak 8 sekolah tingkat SMA di Jakarta Timur mengalami pemadaman listrik lantaran menunggak pembayaran listrik. Lama tunggakan berkisar 3-10 bulan.

Total ada 26 sekolah, termasuk 8 sekolah itu menunggak listrik ke PLN Distribusi Jakarta Raya sekitar Rp 3 miliar. Penyebab tunggakan karena pihak Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur luput memasukkan mata anggaran bantuan operasional pendidikan. Sedangkan di dalamnya ada alokasi untuk pembayaran listrik. Akibatnya, sekolah-sekolah tak mendapat jatah BOP sehingga tak bisa membayar listrik.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan saat ini sekolah yang listriknya padam sudah kembali menyala. "Sudah normal sejak kemarin," kata dia.

Pihaknya sudah membayarkan tunggakan tersebut sehingga PLN kembali menyambungkan listrik. Agar tak terjadi lagi, dinas berencana membuat nota kesepahaman dengan Bank DKI dan PLN untuk menyiapkan dana talangan. "Sehingga tunggakan seperti ini tak terjadi lagi," kata Sopan.

NINIS CHAIRUNNISA

Berita terkait

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

51 hari lalu

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

5 Maret 2024

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.

Baca Selengkapnya

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

24 Januari 2024

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Baca Selengkapnya

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

16 Januari 2024

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

16 Januari 2024

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.

Baca Selengkapnya

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

17 Agustus 2023

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.

Baca Selengkapnya

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

1 Desember 2022

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Baca Selengkapnya

Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren

23 September 2022

Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren

HNW meminta agar Pesantren menjadi Direktorat Jenderal, serta proporsionalitas anggaran bagi madrasah swasta, evaluasi sistem pengangkatan guru madrasah, sosialisasi UU Pesantren, dan realisasi Dana Abadi Pesantren.

Baca Selengkapnya

Jawab Unek-unek Prasetyo Edi, Soni Sumarsono: Pengganti Anies Baswedan Harus Mesra dengan DPRD DKI

22 Agustus 2022

Jawab Unek-unek Prasetyo Edi, Soni Sumarsono: Pengganti Anies Baswedan Harus Mesra dengan DPRD DKI

Eks Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono mengatakan pengganti Anies Baswedan harus mesra dengan DPRD DKI, seperti halnya hubungan suami istri.

Baca Selengkapnya

Perkuat Dana Abadi, Alumni ITS Sumbang Rp 1 Miliar

17 Agustus 2022

Perkuat Dana Abadi, Alumni ITS Sumbang Rp 1 Miliar

Ikatan Alumni ITS menyumbang Rp 1 miliar untuk dana abadi. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma kampus.

Baca Selengkapnya