TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono menyayangkan hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD) pada Minggu, 4 Desember 2016, dinodai aktivitas partai politik.

Menurut dia, acara bertajuk Parade Kebinekaan atau Parade 412 melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Pada pasal 7 ayat 1 peraturan itu dijelaskan kegiatan CFD hanya difungsikan untuk tiga kegiatan, yaitu olahraga, lingkungan, serta seni dan budaya.

"Dalam ayat 2 dijelaskan CFD tidak boleh untuk kegiatan yang berbau politik, termasuk aktivitas propaganda atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," kata Soni di Balai Kota, Senin, 5 Desember 2016.

Acara Parade Kebinekaan di Jalan Thamrin dan Bundaran Hotel Indonesia itu diselenggarakan Aliansi Kebangsaan yang pengurusnya dari Partai Golongan Karya dan Partai NasDem. Pada acara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ikut hadir.

Satuan Polisi Pamong Praja menemukan atribut partai politik berupa bendera, kaus, spanduk, dan lainnya. "Jelas ini sebuah pelanggaran. Peraturan gubernur harus ditegakkan. Saya perintahkan Satpol PP melipat dan menyimpan atribut yang ada," ucap Soni.

Peserta yang menggunakan kaus partai diminta dibalik, sehingga sisi polos berada di bagian luar. Namun, hingga waktu yang tidak diketahui, atribut itu kembali terpasang.

Soni menuturkan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencopot atribut partai, baik lewat imbauan, sweeping, maupun pesan berantai. Namun upaya tersebut tidak maksimal.

Panitia, tutur Soni, juga mencoba menghadang orang-orang yang memakai baju parpol untuk meminta mengganti kaus dengan yang bertuliskan “Kita Indonesia”.

"Saya apresiasi langkah itu bagus, tapi sayangnya tidak mampu menjangkau semua peserta," ujar Soni.

Soni mengklaim peserta dengan atribut tersebut berasal dari luar Jakarta. Umumnya, kata dia, mereka berasal dari tiga kota, yaitu Cimahi, Indramayu, dan Subang. Karena koordinasi yang kurang, sebagian masyarakat tidak mampu dijangkau.

LARISSA HUDA