Pemerintah Bekasi Ijinkan Sekolah Pungut Biaya Operasional

Reporter

Editor

Minggu, 27 Agustus 2006 23:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Di kota Bekasi, dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat belum meringankan beban orang tua murid. Sebab, sejumlah sekolah penerima bantuan masih menetapkan berbagai pungutan atas siswanya. Anehnya, pemerintah setempat pun mengijinkan sekolah menetapkan pungutan. Di Kecamatan Bekasi Barat, misalnya, sejumlah sekolah dibiarkan memungut sumbangan biaya operasional. Kepala Unit Pembinaan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Kecamatan Bekasi Barat, Tini Rustini, mengatakan, setelah dana dana BOS sebesar Rp 19.500 per murid per bulan bergulir, dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi berkurang.Setelah ada dana BOS, menurut Tini, sekolah di kecamatan itu kekurangan dana Rp 900 juta - 1 milyar. “Dana BOS terbukti tak bisa memenuhi kebutuhan sekolah.” Akibatnya, sekolah membebankan pembiayaan operasional sekolah kepada orang tua murid lagi. Siswanto

Berita terkait

Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia

18 Februari 2022

Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia

Masyarakat bisa membayar biaya pendidikan atau SPP melalui warung atau toko terdekat yang ada di ekosistem Mitra Tokopedia.

Baca Selengkapnya

Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat

18 Juni 2019

Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sedang menyiapkan program menggratiskan pembayaran SPP untuk SMA/SMK.

Baca Selengkapnya

Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta

8 Agustus 2017

Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan biaya SPP siswa SMA/SMK negeri di wilayahnya menjadi lebih mahal dari sekolah swasta.

Baca Selengkapnya

Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP  

22 Januari 2017

Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP  

"Kami sudah mengingatkan kepala sekolah mencabut sanksinya. Sudah enggak zaman ada sanksi-sanksi begitu," ujar dia.

Baca Selengkapnya

Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD  

17 Februari 2015

Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD  

Setiap siswa dipungut iuran pembangunan pagar sekolah sebesar Rp 250 ribu.

Baca Selengkapnya

Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun

14 Februari 2015

Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun

Sang ibu, 47 tahun, yang mendampingi, mengaku tidak menyangka anaknya akan berbuat nekat.

Baca Selengkapnya

Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah  

26 September 2011

Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah  

"Pungutannya, kan, tidak resmi. Dinas itu jangan lepas kontrol."

Baca Selengkapnya

Uang Masuk SMU 68 Mencapai Rp 35 Juta  

14 Juli 2010

Uang Masuk SMU 68 Mencapai Rp 35 Juta  

Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Pono Fadlullah mengakui jika uang masuk sekolah yang dipimpinnya lebih mahal ketimbang sekolah negeri lainnya.

Baca Selengkapnya

Masih Ada Pungutan di Sekolah

10 Juli 2010

Masih Ada Pungutan di Sekolah

Pungutan ini diambil dari para siswa yang baru saja naik kelas.

Baca Selengkapnya

Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA

28 Mei 2010

Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA

Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, di Kayong ini kita gratiskan. Mulai dari uang masuk, SPP, buku dan baju seragam sekolah semua disubsidi. Sumber daya manusia (SDM) di Kayong cukup memprihatinkan,, kata Bupati Kabupaten Kayong Utara kepada Tempo, Jumat (28/5).

Baca Selengkapnya