TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta belum setuju penggunaan dana cadangan sebagai jaminan proyek monorel. "Masih kami carikan payung hukumnya," kata Ade Suryapriyatna, Ketua DPRD, di kantornya hari ini. Menurut Ade, penggunaan uang pemerintah harus jelas landasan hukumnya. "Kalau ada, tidak mungkin kita menolaknya," tandasnya. Selain itu, Ade mengatakan bahwa DPRD juga akan merevisi perjanjian kerjasama dengan PT Jakarta Monorail. Menurutnya, bagaimana pun juga pengoperasian monorel harus dirasakan keuntungannya oleh masyarakat. Namun Ade belum tahu apakah dewan akan membentuk panitia khusus atau panitia kecil untuk membahas proyek itu. Yang jelas mereka sudah menyusun anggota yang akan terlibat di dalamnya. Beberapa waktu lalu, PT Jakarta Monorail telah meminta Pemerintah DKI Jakarta memberikan dana jaminan resiko sebesar Rp 220 miliar. Dana itu baru dipakai jika penumpang monorel tak sesuai harapan. Rencananya, dana tersebut akan diambil dari dana cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang penggunaannya harus seizin DPRD. YUDHA SETIAWAN