Pedagang menunggu pembeli parcel lebaran di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Selasa 14 Juni 2016. Pemprov DKI Jakarta akan segera menertibkan para pedagang parsel yang menduduki trotoar di Jalan Cikini Raya. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun trotoar di 42 kecamatan dan lima lokasi lain tahun ini. Kepala Dinas Bina Marga Yusmada Faizal mengatakan 47 paket pekerjaan itu berada di sekitar stasiun, pasar, atau halte Transjakarta. “Itu kriterianya,” kata Yusmada di Balai Kota, Jumat, 27 Januari 2017.
Yusmada mengatakan total anggaran pembangunan trotoar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 senilai Rp 400 miliar. Sedangkan total panjang 47 proyek tersebut setara dengan 50-60 kilometer. Salah satu lokasi proyek penataan trotoar adalah kawasan Melawai, Jakarta Selatan.
Menurut Yusmada, penataan trotoar di Jakarta masih jauh dari rampung. Total panjang trotoar yang harus dibenahi adalah 2.600 kilometer. Tahun lalu, Dinas Bina Marga menyelesaikan pembangunan trotoar sepanjang 48 kilometer. Total keseluruhan trotoar yang sudah rampung dan target tahun ini sekitar 108 kilometer. Panjang itu setara dengan 4,1 persen dari total panjang trotoar yang harus diperbaiki.
Yusmada menjelaskan, pembangunan trotoar terkendala sedikitnya kontraktor spesialis pembangunan trotoar yang terdaftar di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Lantaran hanya ada tiga kontraktor, anggaran pembangunan trotoar tahun 2016 hanya terserap Rp 150 miliar dari total Rp 260 miliar yang dialokasikan.
Untuk mengatasi keterbatasan itu, Yusmada mengatakan, Dinas Bina Marga akan menggelar lelang via katalog kompetitif dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik DKI Jakarta. Sistem itu membuka kesempatan bagi perusahaan lain yang belum terdaftar di LKPP. Pemenang lelang selanjutnya secara otomatis akan terdaftar dalam situs LKPP.
Yusmada menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat aturan yang bisa mewajibkan pihak swasta ikut membangun trotoar. Salah satunya, kewajiban menata trotoar muncul saat pemilik gedung memperpanjang sertifikat laik fungsi. Kewajiban itu juga bisa menjadi kompensasi atas izin pelampauan koefisien lantai bangunan. “Supaya bisa mengejar target 2.600 kilometer,” ujar Yusmada.
