TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapat penghargaan BPOM Awards dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penghargaan itu terkait dengan komitmen Basuki dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan pangan yang melanggar ketentuan.

Penghargaan diserahkan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017, bertepatan dengan hari jadi BPOM ke-16. Ahok—panggilan Basuki—tidak hadir dalam penyerahan penghargaan ini karena sedang menjalani sidang penistaan agama yang digelar di aula Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Dia diwakili oleh Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Ketua BPOM Penny K. Lukito mengatakan penghargaan ini diberikan karena Gubernur Basuki telah mengeluarkan kebijakan yang strategis untuk melindungi masyarakat dari obat-obatan ilegal. Salah satunya adalah menutup izin operasi apotek rakyat. “Di apotek rakyat banyak ditemukan pelanggaran. Karena itu, penting untuk dihapus,” katanya.

Menurut Penny, sebelumnya izin apotek rakyat dikeluarkan untuk menghindari penjualan obat ilegal tanpa resep dokter. Sebab, apotek rakyat memiliki penanggung jawab apoteker. Izin resmi adanya apotek rakyat keluar pada 2007 nomor 284/Menkes/SK/III/2007.

Seiring berjalannya waktu, BPOM banyak menemui pelanggaran yang dilakukan oleh apotek rakyat. Pelanggaran tersebut di antaranya obat palsu, obat tanpa resep dokter, dan obat yang sudah kedaluwarsa.

Maka pemerintah melalui Permenkes No. 53 Tahun 2016 resmi menutup izin apotek rakyat. “Mereka bisa naik status menjadi apotek atau malah turun menjadi toko obat sesuai dengan ketentuan,” kata Penny.

Djarot mengatakan penghapusan izin apotek rakyat sebagai upaya melindungi masyarakat. “Agar rakyat tidak teracuni,” ujarnya.

Djarot menjelaskan, para pemilik usaha apotek rakyat perlu memiliki cap dari BPOM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kendati sudah menjelaskan demikian, Djarot mengaku sempat diprotes saat dia berkunjung Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

Selain kepada Gubernur Jakarta, penghargaan serupa diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur.

BENEDICTA ALVINTA | SSN