TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sedang melakukan kajian sistem tiket busway. Pengkajian dilakukan secara independen oleh pakar dan akan melibatkan Dewan Transportasi Kota untuk mendapatkan opini kedua. "Mereka yang tentukan, Pemda (Pemerintah Daerah) yang pakai," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, Rabu (4/10). Ritola mengatakan "Tahun ini selesai kajiannya”. Sehingga tahun depan sudah ada kepastian sistem apa yang digunakan. Januari tahun depan Koridor IV-VII busway mulai beroperasi.Saat ini pemerintah memberlakukan sistem tarif flat. Artinya, tarif diberlakukan sama untuk segala jurusan dan jarak, yakni Rp 3.500. Dengan sistem ini, hanya 70-80 persen penumpang yang membayar. Karena sisanya atau sekitar 40 ribu penumpang per hari-nya tidak membayar karena memanfaatkan transfer antar koridor. "Kami kemarin nggak punya pengalaman," ujar Ritola.Hal ini menyebabkan perkiraan pendapatan busway tahun ini meleset. Dari target sebesar Rp205 hanya tercapai Rp 128 miliar. Akibatnya, subsidi busway membengkak. "Kalau tarif flat subsidi memang banyak, tapi membantu rakyat," kata Ritola.Sedangkan sistem zona, papar Ritola, akan membuat subsidi jadi lebih ringan. "Tapi rakyat yang pergi jauh atau lebih dari satu zona bayar lebih mahal," ujarnya. Sistem zona artinya besaran tarif dihitung berdasarkan jauhnya jarak yang ditempuh.Indriani