TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede menyebutkan sejumlah usulan rencana kerja yang membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. "Pertama pembangunan jembatan penyeberangan orang," kata Mangara dalam pembukaan musyawarah rencana pembangunan kota, di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2017.

Mangara menuturkan, ada sebelas usulan untuk pembangunan JPO pada Musrenbang Kecamatan. Di antaranya, di Jalan Kalipasir Gang Eretan RT 004 (Kebon Sirih RW 10), Jalan Kramat Kwitang II Ujung RT 012 (Kwitang RW 03), Jalan Cempaka Putih Barat XXVI RT 09 (Cempaka Putih Barat RW 08), Jalan Pos RT 002 yang berada tepat di depan sekolah Santa Ursula (Pasar Baru RW 08).

Selain itu, pembangunan JPO yang melewati sungai, antara lain di Jalan Inspeksi Kali Item menuju Jalan Sunter (Sumur Batu RW 04), dan Jalan Inspeksi Kali Item (Sumur Batu RW 02).

Pembangunan JPO lainnya di Jalan Kyai Caringin RT 11 (Cideng RW 04), Jalan Suryopranoto yang berada di depan Pasar Petojo Enclek dan terdapat halte Transjakarta (Petojo Selatan RW 07), JPO di Jalan Veteran Raya samping halte Transjakarta (Petojo Selatan RW 07), Jalan Petojo binatu V RT 006 (Petojo Utara RW 08), dan Jalan KH Mas Mansyur Tanah Abang di depan Thamrin City (Kebon Melati RW 09).

Usulan kedua, Mangara meminta Pemprov DKI menata empat kawasan di perlintasan sebidang rel kereta api, yaitu di Senen, Pejompongan, Roxy Mas, dan kolong fly over Jalan Mas Mansyur. "Pasca penutupan, lintasan kapasitas jalan menjadi berkurang," kata dia.

Menurut Mangara, jalur alternatif yang ada saat ini tidak ideal dalam menampung volume kendaraan yang melintas. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung penutupan perlintasan sebidang, seperti U-Turn, rambu, pembongkaran media jalan, dan pelebaran jalan.

Mangara juga menyebutkan adanya penolakan penutupan perlintasan oleh masyarakat dan pedagang sekitar, dan meningkatnya volume lalu lintas pada ruas jalan alternatif dan waktu perjalanan yang meningkat.

Dari permasalahan tersebut, Mangara mengusulkan agar ada penanganan kemacetan jangka pendek, menengah dan panjang. Penanganan itu antara lain pembangunan JPO lintas rel kereta api, meningkatkan kapasitas jalan alternatif, penataan taman di empat kawasan, dan perlu kajian holistik sebagai solusi.

Usulan ketiga mengenai penataan kawasan Pasar Baru. Menurut Mangara, atap kanopi saat ini sudah tidak layak dan diusulkan agar menggantinya dengan menggunakan membran. Selain itu, parkir mobil di depan ruko menggangu pengunjung, dan lantai yang berlubang.

Usulan keempat yang butuh dukungan pemerintah DKI, Mangara mengusulkan adanya pengelolaan pipa underpass Blosoom Kemayoran yang terletak di bawah Jalan HBR Motik. Usulan kelima, pembangunan enam puskesmas kelurahan dan satu puskesmas kecamatan.

Mangara juga meminta adanya rehabilitasi total 13 gedung sekolah dan penambahan ruang kelas baru (RKB) di dua sekolah. Usulan terakhir ialah pembangunan beberapa pasar yang belum direalisasikan pada 2017. Salah satunya adalah pembangunan Pasar Rawa Kerbo yang terintegrasi rumah susun, dengan memanfaatkan tanah aset yang sudah diambil alih dari penggunaan secara ilegal oleh pihak lain.

"Pembangunan Pasar Senen Blok 6, yang kondisi bangunannya sudah membahayakan, jika memungkinkan diintegrasikan dengan rumah susun," ucapnya.

Pembangunan pasar lainnya adalah Pasar Jati Rawasari, dan pembangunan Pasar Senen yang terintegrasi rusun dan Terminal Senen, seperti Pasar Blok 1, 2, 4, 5 oleh Pembangunan Jaya, Blok 3 dan 6 oleh PD Pasar Jaya.

FRISKI RIANA