TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Stasiun Mass Rapid Transit di Kampung Bandan, Jakarta Utara. “Kemungkinan besar lebih menguntungkan dibangun konsep TOD dibandingkan menjadi depo MRT,” kata Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, di DPRD DKI, Rabu, 15 Maret 2017.

Sumarsono mengatakan, kawasan Kampung Bandan ideal dibangun konsep TOD, salah satunya rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Menurut Sumarsono, lahan di sana mencukupi untuk mengembangkan rusun dan berbagai fasilitas. “Dan dinilai lebih menguntungkan,” ujar Sumarsono.

Baca: Jalur MRT ke Ancol Ditolak DPRD, Sumarsono Lapor Menteri Rini

Alasannya, kata Sumarsono, dengan dibangun konsep TOD, jarak Kampung Bandan-Ancol Timur, yang merupakan perpanjangan jalur MRT , akan berkurang 2 kilometer. “Sehingga implikasi anggaran lebih rendah,” kata Sumarsono.

Konsep TOD, ujar Sumarsono, tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pasalnya, pembiayaan akan melalui mekanisme lelang investasi. Soni yakin bakal ada puluhan perusahaan yang bersedia mengikuti lelang tersebut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Triwisaksana mengatakan, konsep TOD di Kampung Bandan sudah dirumuskan pada peraturan soal MRT pada 2015. Menurut dia, yang terpenting adalah pembangunan MRT memberi manfaat untuk publik ketimbang bisnis semata.

“Memang lahannya memadai, ada sembilan hektare. Tapi PT KAI ada kerjasama dengan pihak lain, tapi Pak Plt menyampaikan sangat mungkin bicarakan kembali sama mereka (KAI),” kata Triwisaksana.

Dengan pengembangan konsep TOD di Kampung Bandan, Pemerintah DKI menilai bahwa pembangunan depo idealnya berada di Ancol Timur. Tetapi, anggota Dewan belum menyetujui perubahan rencana tersebut dan masih menunggu eksekutif memberikan penjelasan secara mendalam.

Baca juga: Sumarsono Akan Lobi DPRD Terkait Pembangunan Fase 2 MRT

Menurut Triwisaksana, perlu adanya revisi Perda RTRW karena sebelumnya pembangunan depo hanya sampai Kampung Bandan. Sehingga, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan secara komprehensif agar pembahasan pembiayaan MRT dapat dipercepat. “Karena ini berkaitan dengan investasi yang tidak kecil,” ujar Triwisaksana.

FRISKI RIANA