Sidak Balai Kota, PLT Gubernur: PNS DKI Jakarta Cukup Disiplin  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 27 Maret 2017 11:31 WIB

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono didampingi oleh Kepala BKD Agus Suradika menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta di Blok G lantai 20, 27 Maret 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menggelar inspeksi mendadak untuk mengecek kehadiran aparatur sipil negara hari ini, Senin, 27 Maret 2017. Soni, sapaan Sumarsono, sengaja menggelar sidak mengingat hari ini merupakan ‘hari terjepit’ karena besok adalah hari libur nasional untuk memperingati Hari Raya Nyepi setelah kemarin hari libur akhir pekan.

Soni tiba di Balai Kota sekitar pukul 08.30 dan bertolak ke Badan Kepegawaian Daerah di Blok G lantai 20. Soni tampak melemparkan beberapa pertanyaan kepada pegawai yang hadir dan menanyakan pemilik kursi yang kosong. Kemudian pegawai tersebut menjelaskan, hampir seluruh pegawai hadir.

Baca: Lepas Plt Gubernur DKI, Ini Laporan Kerja Sumarsono kepada Ahok

"Kalau dari sekilas pengamatan saya, di DKI ini cukup disiplin, ya. Terutama pegawainya. Kalaupun ternyata ada kursi kosong, itu pasti karena ada alasan, misalnya cuti melahirkan atau cuti lain serta alasan lain yang saya kira masih bisa dipahami," ujar Soni di Balai Kota, Senin, 27 Maret 2017.

Siang nanti, Soni menuturkan akan meminta laporan dari BKD terkait dengan rekaman seluruh rekapitulasi kehadiran masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Soni ingin memastikan jumlah pegawai yang sengaja membolos hari ini. Soni menuturkan tak segan-segan memberikan sanksi kepada pegawai yang membolos.

Baca: RPTRA Kalijodo Diresmikan Ahok, Begini Fasilitasnya

"Apabila ditemukan membolos di harpitnas (hari terjepit nasional), saya kira bukan hanya hukuman disiplin ringan atau tertulis, tapi juga TKD (tunjangan kinerja daerah) satu bulan dihilangkan serta peringatan tertulis," ujar Soni.

Soni menuturkan, apabila ada pegawai yang sudah tiga kali mendapat peringatan tertulis, hal itu akan menjadi pertimbangan khusus untuk kenaikan pangkat. Menurut Soni, kemungkinan besar juga mereka tidak akan naik pangkat. Soni menuturkan akumulasi jumlah teguran itu sama saja merendahkan tingkat disiplin dan integritas.

"Saya kira itu yang ingin kami pastikan. DKI dengan segala kompleksitas persoalan, yang kita hadapi, butuh profesionalisme, kecepatan kerja, dan integritas tinggi. Setelah lihat sekilas, saya kira sebagian besar sudah bagus, tapi belum terukur. Nanti siang saya liat perkembangannya," ujar Soni.

LARISSA HUDA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

23 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya