KPU Kota Bogor Dirikan Rumah Pintar Pemilu

Reporter

Editor

Suseno TNR

Rabu, 29 Maret 2017 13:26 WIB

Ilustrasi Pemilu. ANTARA/Wahyu Putro

TEMPO.CO, Bogor - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor mendirikan Rumah Pintar Pemilu (RPP), yang akan diresmikan awal April 2017. "Rumah Pintar Pemilu menyatu dengan kantor KPU. Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian," ucap komisioner KPU Kota Bogor Bidang Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Bambang Wahyu, di Bogor, Rabu, 29 Maret 2017.

Bambang mengatakan RPP merupakan bagian dari upaya KPU memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. RPP menjadi program nasional yang diwajibkan KPU pusat kepada semua KPU daerah. "RPP berfungsi menginformasikan sejarah pemilu di Kota Bogor, eksistensi KPU, dan hal yang berkaitan dengan pemilih," ujarnya.

Bambang menyebutkan terdapat empat ruangan di RPP, terdiri atas ruang simulasi, ruang display (pameran) perangkat pemilu terkait dengan data statistik, serta studio mini untuk pemutaran film dan diorama TPS.

Selain itu, RPP fokus memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih (pelajar sekolah menengah atas dan umum) serta pra-pemilih (pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama). "Targetnya, diharapkan mereka memiliki pemahaman bisa menyelenggarakan pemilu," tuturnya.

Menurut Bambang, RPP KPU Kota Bogor memiliki keunggulan dengan menggunakan data digital, seperti data jumlah pemilih dari tahun ke tahun dan hasil perolehan suara dari 2004 atau sejak KPU Kota Bogor menyelenggarakan pemilihan.

Proses pembangunan RPP hanya berlangsung satu bulan. Saat diluncurkan nantinya, KPU Kota Bogor mengundang sejumlah sekolah yang sudah pernah menyelenggarakan e-voting ketua OSIS dan sejumlah perguruan tinggi.

"Juga terbuka bagi masyarakat umum. Jika ingin melihat Rumah Pintar Pemilu, cukup datang ke KPU Kota Bogor atau mendaftarkan diri melalui website KPU. Gratis, tidak dipungut biaya," katanya.

ANTARA




Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Cegah Kecurangan Seperti Tahun Lalu, Kota Bogor Rumuskan Kebijakan Baru untuk PPDB 2024

1 hari lalu

Cegah Kecurangan Seperti Tahun Lalu, Kota Bogor Rumuskan Kebijakan Baru untuk PPDB 2024

Tahun lalu, pelaksanaan PPDB di Kota Bogor menjadi sorotan karena ditemukan kecurangan berupa manipulasi data KK

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

3 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

3 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya