TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, unjuk rasa di Ibu Kota mengurangi anggaran pemerintah daerah. Sebab, menurut Sumarsono, pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu mengeluarkan biaya untuk mengerahkan personel keamanan di lokasi unjuk rasa.

"Yang jelas kalau Anda makin banyak demo pasti akan mengurangi jatah pembangunan untuk masyarakat," kata Sumarsono di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Maret 2017.

Menurut Sumarsono, pemerintah provinsi DKI Jakarta tak menganggarkan biaya untuk unjuk rasa. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjaga kondisi Ibu Kota agar aman dan tertib. Salah satu caranya dengan mengerahkan personel keamanan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemadam kebakaran (damkar), dan dinas perhubungan daerah.

Baca: Kapolda Metro Jaya Imbau Masyarakat Tak Ikut Aksi 313

Pengerahan ini pun memerlukan biaya. Biaya paling besar adalah mengerahkan pihak kepolisian. Sumarsono memberi contoh untuk aksi besar-besaran menuntut Ahok mundur yang sebelumnya digelar di Jakarta ia memperkirakan, biaya yang dikeluarkan pemerintah mencapai miliaran rupiah.

"Sekali action yang lalu bisa juga mungkin habis Rp 3 miliar untuk meng-handle atau Rp 30 miliar kalau gede. Sampai miliaran pengamanan dan mengerahkan sekian puluh orang dari provinsi lain untuk mobilisasi, belum lagi kami dari pemda harus mengerahkan satpol PP dari berbagai penjuru untuk menertibkan," jelas Sumarsono.

Biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah demi memfasilitasi keamanan unjuk rasa, lanjut Sumarsono, seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pelbagai sektor. Adapun anggaran untuk unjuk rasa diambil dari uang umum lantaran pemerintah daerah tak merencanakan proyek pengendalian demonstrasi.

"Artinya ada derajat kualitas pelayanan yang berkurang hanya karena mengambil alih (anggaran) ke demonstrasi."

Tapi, bukan berarti pemerintah daerah melarang masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui aksi. Artinya, kata Sumarsono, pengunjuk rasa juga diharapkan dapat menghargai satu dengan lainnya dengan menjaga situasi tetap kondusif.

Selain itu, pemerintah daerah tetap harus melayani warga Jakarta, baik yang ikut berunjuk rasa ataupun tidak. Karena itu, pemerintah daerah meminta dinas perhubungan menjaga lalu lintas di Ibu Kota berjalan dengan baik saat unjuk rasa terjadi.

Sebelumnya dikabarkan pada Jumat mendatang akan digelar unjuk rasa bertajuk Aksi 313 yang menuntut Presiden Jokowi mencopot Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Aksi yang dimotori Forum Umat Islam ini akan diawali dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka.

LANI DIANA