Terima Laporan Tim Ahok Bagi Sembako, Bawaslu Tanyai Tim Pengawas

Reporter

Minggu, 16 April 2017 09:33 WIB

Ahok-Djarot bersama Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Ira Koesno berfoto selfie usai mengikuti debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta, 12 April 2017. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta meneliti laporan Tim Anies-Sandi mengenai dugaan pelanggaran kampanye oleh Tim Ahok-Djarot dalam pembagian sembako murah di Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur. "Sedang ditangani Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Jakarta Timur. Dugaan itu mengarah pada modus politik uang," ujar Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta Mimah Susanti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 15 April 2017.

Foto-foto sembako yang dibagikan itu viral di media sosial. Pembagiannya dimulai seusai salat Jumat, 14 April kemarin, di Masjid Az Zainiyah, Klender. Meski begitu, Bawaslu belum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran melakukan politik uang melalui pembagian sembako. "Kami sedang meminta keterangan dari Panitia Pengawas.” Anggota Panwas yang berada di sana akan dimintai keterangan sebanyak-banyaknya.

Baca:
Laporkan Tim Ahok Bagi Sembako, Tim Anies: Ada Ratusan Ribu Paket
Putaran Kedua Pilkada, Tim Anies-Sandi Perketat Pengawalan


Wakil Ketua Tim Sukses Anies-Sandi, Mohammad Taufik, mengatakan bagi-bagi sembako murah itu adalah modus politik uang. "Logikanya enggak mungkin jual sembako murah kalau enggak ada tujuannya," kata Taufik di rumah Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 April 2017.


Indikasi sembako murah ini modus dari politik uang terlihat dari harganya. Sembako yang harganya diperkirakan Rp50 ribu dijual Rp5 ribu hingga Rp10 ribu. "Kalau mau nyumbang kan ada batasannya."

Taufik mengatakan dugaan politik uang dengan modus bagi-bagi sembako murah yang dilakukan tim sukses Basuki-Djarot itu pertama kali dilaporkan oleh timnya di lapangan. Menurut dia, acara bagi-bagi sembako itu sudah berjalan dua hari ini. "Gerakannya sangat masif."


Baca juga:
Masa Tugas Jadi Plt Gubernur DKI Usai, Sumarsono: 90 Persen Aman
Mobil Terbakar di Dekat Pengajian Pemimpin FPI Rizieq Syihab

Ia menyebut bagi-bagi sembako itu terjadi di wilayah-wilayah yang notabene mendukung Anies-Sandi atau di daerah miskin di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Ketua Tim Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi, relawan pendukung Basuki-Djarot, mengatakan bahwa bagi-bagi sembako murah itu bukan bagian dari program mereka. "Enggak ada program itu," katanya saat dihubungi.

YOHANES PASKALIS | MAYA AYU PUSPITASARI


Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

4 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya