Fadli Zon Ultimatum Polri Bebaskan Al Khaththath Dua Hari Lagi

Reporter

Editor

Ali Anwar

Selasa, 18 April 2017 17:55 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama beberapa anggota Komisi lll DPR RI mengunjungi tersangka makar Al Khaththath di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 18 April 2017. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Depok - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengultimatum Kepolisian RI untuk segera membebaskan tersangka makar pada aksi 313 Al Khtathtath. Menurut Fadli, Al Khaththath mesti segera dibebaskan sebelum 20 hari masa tahananya.

"Maksimul 20 hari penahannya," kata Fadli, saat mengunjungi Markas Komando Brigadir Mobile, Kelapa Dua, Depok, Selasa. Fadli datang bersama anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i dari Fraksi Gerindra, Abdul Wahab Delimunthe (Demokrat), Muslim Ayub (PAN) dan Nasir Djamil (PKS).


Baca: Fadli Zon Desak Polisi Bebaskan Tersangka Makar Al Khaththath

Fadli menuturkan, Al Khaththath telah mendekam di tahanan Mako Brimob selama 18 hari. Dengan demikian, masa tahanan Al Khaththath tinggal dua hari lagi. Menurut Fadli, penahanan terhadap Al Khaththath tidak mempunyai bukti dan dasar yang kuat.


Pihaknya bakal menindaklanjuti kunjungan pengawasan ke Mako Brimob ini untuk mendesak baik dengan kewenangan Kepala Polri maupun Kapolda untuk segera membebaskan Al Khaththath.


"Akan bersurat ke Kapolri dan Kapolda, kalau penahanan ini tidak punya bukti yang kuat, maka harus dibebaskan," ucap Fadli. Menurut Fadli, penahanan terhadap Al Khaththath telah melanggar hak asasi manusia. Bahkan, kata dia, Komisi Nasional HAM telah meminta agar polisi segera melepaskan Al Khaththath. "Ini sumir. Termasuk tuduhan (makar) pada aksi 212 itu," ucapnya.


Baca juga: GNPF MUI: Tuduhan Makar Mengada-Ada, Al Khaththath Harus Bebas

Komisi III DPR, kata Fadli, telah berbicara langsung dengan Kapolri dan Wakil Kapolri. Komisi menyatakan tuduhan tidak jelas kepada para tersangka makar. "Tapi, kepolisian belum bisa memberikan jawaban," ujar Fadli.

IMAM HAMDI

Advertising
Advertising

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

8 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya