TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan membentuk komite untuk mengurus persoalan diskresi gubernur. Menurut Anies, meski diskresi adalah hak dari gubernur namun akan diinstitusikan.

Diskresi tersebut, kata Anies, dilakukan untuk mengelola dana CSR dari perusahaan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Jadi, misalnya dana CSR, bukan saya pribadi yang memutuskan,” kata Anies kepada Tempo saat berkunjung ke kantor Tempo, Jumat, 21 April 2017.

Anies menjelaskan, dalam mengelola dana CSR yang masuk maka akan diproses oleh komite yang dibentuk. Komite tersebut terdiri atas aktivis sosial masyarakat, aktivis tata kelola pemerintahan dari komunitas bisnis, dan pihak terkait lainnya. Sehingga apabila ada perusahaan yang akan menyalurkan dana CSR maka akan di proses di komite tersebut.

Baca: Tim Anies-Sandi: Pemprov Gagal Paham Soal Pengelolaan Dana CSR

Anies menyebutkan, program-program yang akan dibangun melalui dana CSR ditentukan pula oleh komite. “Jadi, diskresinya itu bukan kemudian dilakukan sendiri,” kata Anies. Anies mencontohkan, bila akan dilakukan pemberian gelar pahlawan oleh Presiden.

Namun Presiden tidak secara langsung menunjukkan seseorang untuk mendapat gelar tersebut. Anies mengatakan, dalam pemberian gelar pahlawan maka ada institusi yang dibentuk untuk menilai pemberian gelar itu.

Anies menilai diskresi bukan persoalan pribadi seseorang namun melekat pada institusi gubernur. “Kami akan institusikan itu walaupun itu hak,” ujar Anies. Menurut Anies, sejumlah perusahaan yang sekarang menyumbang pembangunan di DKI adalah perusahaan-perusahaan yang terkenal.

“Jadi, nanti, mungkin kalau lihat taman-taman, nama perusahaannya belum tentu terkenal,” ujarnya. Sehingga , kata Anies, itu memungkinkan semua bisa terlibat dan menyumbang pada pembangunan Jakarta.

Meski begitu, Anies tidak menilai diskresi yang dilakukan oleh Ahok keliru. Sebab, itu merupakan hak sebagai gubernur. “Kami akan meng-exercise dengan cara yang berbeda,” kata Anies. Sehingga dalam diskresinya nanti akan dijelaskan mengapa pembangunan dari dana CSR di lokasi tertentu tapi menggunakan perusahaan tertentu.

Baca juga;Ahok Center Bantah Ikut Kelola Dana CSR

Anies memastikan pihaknya akan berkomitmen pada konsep diskresi tersebut. Dia menganggap cara itu adalah bentuk praktik diskresi yang benar pada abad ke-21. “Bukan sebagai superman tapi superteam,” kata Anies.

DANANG FIRMANTO