BUMD Diduga Ikut Kampanye Ahok-Djarot, Taufik: DPRD Akan Audit  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Senin, 24 April 2017 17:17 WIB

Pekerja mencampur beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (24/6). Menurut bagian Umum PT Food Station Tjipinang Jaya, Stok beras di PIBC diperkirakan aman hingga bulan puasa pada bulan Agustus. Foto: TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Muhammad Taufik akan mengaudit badan usaha milik daerah (BUMD) yang diduga terlibat dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dengan mendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Taufik menilai beberapa BUMD tersebut dianggap melanggar aturan karena diindikasi terlibat kampanye terselubung di tengah program pemerintah. BUMD yang dianggap melanggar di antaranya Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya, Food Station Tjipinang Jaya, dan Bank DKI.

Baca
: Pilkada DKI, Billy Beras: Mau Menang, Serahin Pedagang

"Padahal saya sudah bilang, sudahlah, BUMD jangan ikut kampanye. Ini malah mereka ikutan kampanye," ucap Taufik di rumah pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 April 2017.

Program BUMD yang berkampanye terselubung untuk kepentingan Ahok-Djarot, ujar Taufik, antara lain berupa pemberian subsidi daging sapi oleh PD Dharma Jaya dengan harga Rp 35 ribu per kilogram kepada warga Jakarta pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sementara itu, ujar Taufik, subsidi daging tersebut tidak masuk dalam perjanjian penyertaan modal pemerintah (PMP). "Berarti kan daging itu disubsidi. Apakah PMP itu buat subsidi? Kan, enggak. Kalau begitu terus, kan, bisa bangkrut. Misalnya, harga pokok Rp 60 ribu, tapi dijual Rp 35 ribu. Jadi syarat pengamanan kebutuhan pokok itu tidak perlu begitu," tutur Taufik.

Bank DKI, kata Taufik, juga diduga berkampanye karena pemerintah memberikan buku tabungan dengan dalih sebagai pemberian subsidi Kartu Jakarta Lansia (KJL). Program tersebut merupakan besutan Ahok- Djarot.

Menurut Taufik, penerima hak KJL dijanjikan akan diberikan anggaran tersebut setelah tiga bulan buku tabungan dibagikan. Taufik menduga pemberian subsidi tersebut menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

Baca juga
: Hujan Sembako Pilkada DKI, Billy Beras: Ada Sumbangan Pedagang

"Untuk sekarang kan anggarannya enggak ada. Makanya mereka (Ahok-Djarot) menjanjikan tiga bulan pakai APBDP," kata Taufik.

LARISSA HUDA




Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

16 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

52 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.

Baca Selengkapnya

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.

Baca Selengkapnya

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.

Baca Selengkapnya

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.

Baca Selengkapnya