Dari kiri: Menteri PU PR Basuki Hadimoeljono, Gubernur DKI Jakarta Ahok, Presiden Jokowi dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Bintang Perbowo meninjaua proyek pengembangan Simpang Susun Semanggi, Jakarta, 23 Februari 2017. Jalan yang bertujuan mengurangi kemacetan di kawasan tersebut mulai bisa dioperasikan Agustus 2017. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembangunan jalan simpang susun Semanggi merupakan jatah “preman”. "Pemerintah itu preman resmi," ucap Ahok saat proyek itu dimulai pada April tahun lalu.
Ahok menjelaskan, proyek Simpang Susun Semanggi adalah salah satu wujud "pungutan" atas kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) yang diterapkan pemerintah Jakarta saat ini.
Dana kompensasi itu berasal dari pengembang PT Mitra Panca Persada sebesar Rp 369 miliar. Perusahaan ini ingin membangun gedung baru. "Sebagai gantinya, kami minta dibuatkan jalan layang ini," ujar Ahok kala itu.
Pada Selasa, 25 April 2017, jalan Simpang Susun Semanggi akhirnya terhubung. Gelagar atau box girder terakhir yang menyempurnakan bentuk simpang susun itu terpasang dengan disaksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Keduanya dibuat kagum oleh proses pemasangan bentang jalan yang tanpa kolom sepanjang 80 meter itu. Ini adalah metode pembangunan jembatan pertama di Indonesia yang disebut prestige erection segment box girder, terlebih dengan bentang yang melengkung.
"Cara membuatnya sama sekali tidak mengganggu (berdampak kemacetan) dan merusak kawasan Semanggi, tapi justru menambah keindahan Jakarta," ucap Budi. Pengerjaan yang mulus, bahkan lebih cepat dari target, juga membuat Basuki tak sungkan memuji kontraktor proyek itu, yakni PT Wijaya Karya (Wika). "Dia membuktikan kerja lebih cepat dengan kualitas lebih baik," tuturnya.
Wika mengerjakan proyek jalan layang yang memiliki misi memecah kepadatan kendaraan hingga 30 persen di kawasan Semanggi itu sejak April 2016. Target pengoperasian dimajukan dari rencana awal Oktober menjadi 17 Agustus 2017, bertepatan dengan hari jadi Republik Indonesia. "Saat ini, Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan tengah menilai segala sisi jembatan, dari kualitas beton, konstruksi, penerangan, hingga pernak-pernik lain," kata Basuki.
