sekretaris daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menjelaskan tenting pengembalian uang 191 miliar yang direkomendasikan BPK RI
TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefulah tidak mempermasalahkan pembentukan tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sebelumnya, Anies-Sandi menamakannya transisi, tapi belakangan diubah menjadi tim sinkronisasi.
”Karena kalau transisi itu kan kalau jadi presiden. Begitu ganti presiden, kabinetnya mesti ganti semua. Tapi ini kan pemerintah daerah, di mana bawahan gubernur adalah PNS (pegawai negeri sipil), birokrasi yang tidak bisa serta-merta melakukan penggantian,” ujar Saefullah di Balai Kota, Senin, 8 Mei 2017.
Menurut Saefullah, pergantian struktur kepemerintahan yang terdiri atas pegawai negeri membutuhkan prosedur dan mekanisme yang benar sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Adapun Saefullah mendukung pembentukan tim tersebut untuk membantu Anies-Sandi pada saat pertama kali menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur di Balai Kota.
”Enggak masalah tim sinkronisasi ini, terutama nanti perlu masukan. Pak Ahok masih berhak mengajukan perubahan anggaran,” ujar Saefullah. Menurut dia, ada dua hal krusial yang harus dibahas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat.
Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. Kedua, pembahasan APBD 2018 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh gubernur baru.
Adapun APBDP baru bisa disusun setelah Badan Pemeriksa Keuangan selesai mengaudit keuangan APBD tahun anggaran 2016. Setelah diaudit, laporan BPK tersebut juga harus masuk rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengusulkan anggaran baru ke DPRD. Saat ini, kata Saefullah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tengah mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang program yang bisa dikerjakan dan mana yang tidak bisa diusulkan.
”Saat ini belum, drafnya belum ada sama sekali untuk yang perubahan, karena kami tunggu audit BPK selesai sambil menunggu usul dari SKPD,” ujar Saefullah.
