TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menginginkan kerja sama dengan DKI Jakarta berlanjut meskipun gubernurnya sudah ganti. Anis Baswedan-Sandiaga Uno telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sebagai pemenang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Saya akan bertemu dengan Pak Sandi (Sandiaga Uno)," kata Rahmat di sela pembangian Kartu Sehat Berbasis NIK kepada warga di Bekasi Barat, Senin, 8 Mei 2017.

Baca: DKI Jakarta Utang Uang Kompensasi ke Warga Bantar Gebang

Rahmat akan membuat jadwal pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI terpilih periode 2017-2022 itu. Menurut dia, pertemuan tersebut bagian dari membahas kerja sama pemanfaatan lahan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

"Supaya jangan ada jetlag nanti," kata Rahmat. Rahmat memastikan meski gubernurnya berganti dari Basuki Tjahaja Purnama ke Anis Baswedan, dipastikan tak ada perubahan apapun ihwal kerja sama yang telah dibuat. "Enggak ada masalah (kerja sama)," ujar Rahmat.

Baca: DKI Hibahkan Rp 318 Miliar ke Bekasi, Fokus di Bantargebang

Berbeda jika DKI ingin mengambil resiko dengan merubah perjanjian yang sudah dibangun. Menurut Rahmat, dipastikan ada keputusan politik yang lain di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab, anggaran hibah telah mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif. "Insya Allah tidak berubah," kata dia.

Rahmat mengatakan, tahun lalu Kota Bekasi mendapatkan alokasi anggaran hibah dari DKI Jakarta sebesar Rp 186,5 miliar. Hanya saja, anggaran itu tidak terserap semuanya sehingga dilanjutkan pada tahun ini. "Sekarang hibah dari DKI nilainya naik, hampir Rp 350 miliar," kata Rahmat.

Rahmat mengatakan anggaran hibah dari DKI bakal digunakan membangun fly over Rawapanjang senilai Rp 100 miliar, fly over Cipendawa Rp 100 miliar, dan pembangunan jembatan di atas ruas jalan tol Jakarta-Cikampek di Jatiwaringin senilai Rp 50 miliar. Dana APBD ini juga digunakan untuk uang community development terhadap 18 ribu keluarga, dimana masing-masing keluarga mendapatkan Rp 500 ribu per tiga bulan.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengatakan menunggu realisasi perjanjian kerja sama yang telah diteken oleh kedua pemerintah daerah. "Kalau MoU belum dilaksanakan, ya, dilaksanakan," kata dia.

Ariyanto mengatakan siapapun yang menjadi Gubernur DKI, fokus utama DPRD Kota Bekasi ialah pada lingkungan. Sebab, sampai saat ini sistem pengolahan sampah di TPST Bantargebang masih tradisional. "Ketika dikelola swasta, masih ada teknologi, tapi katanya belum maksimal," kata dia.

Ariyanto mengatakan lembaganya memberikan deadline sampai 100 hari kerja kepada Gubernur DKI baru. Setidaknya, selama itu sudah ada teknologi yang diterapkan untuk mengelola sampah di TPST Bantargebang. "Sekarang di sana, masih open dumping," kata Ariyanto.

Ariyanto menambahkan jika pengelolaan di sana tidak lebih baik dari sekarang, lembaganya memastikan turun tangan untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama yang telah dibuat. "Kalau ditemukan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, kami tak tinggal diam," kata dia.

ADI WARSONO



:::: Hibah DKI 2016 Rp 186,5 Miliar

1. Community Development Rp 35 miliar
2. Pembangunan sumur artesis Rp 25 miliar
3. Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Komsen-Jatiasih Rp 95 miliar
4. Rehabilitasi Jalan Pangkalan 2 menuju Pangkalan 5 Rp 5 miliar
5. Rehabilitasi Jalan Pangkalan 2 menuju TPST Bantargebang Rp 3 miliar
6. Peningkatan Jalan Cikunir Rp 4 miliar
7. Pengadaan 4 spider eskavator Rp 14 miliar
8. Pengadaaan amphibous eskavator Rp 5,5 miliar

:::: Hibah DKI 2017

1. Fly Over Rawapanjang Rp 100 Miliar
2. Fly Over Cipendawa Rp 100 Miliar
3. Jembatan Jatiwaringin Rp 50 Miliar
4. Community Development 18 ribu keluarga @Rp 500 ribu per tiga bulan

ADI WARSONO