Pekerja mengangkut pipa di up track tunnel Mass Rapid Transportation (MRT), Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 23 Maret 2017. MRT rencananya akan beroperasi pada Maret 2019. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta William Sabandar menjelaskan, studi kelayakan JICA menghitung proyek MRT fase kedua memerlukan anggaran sekitar Rp 25,1 triliun. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menemukan angka lebih murah, yakni Rp 22,5 triliun.
Saat ini, PT MRT sedang mempercepat pembangunan fase pertama rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. "Kami juga mempersiapkan fase II rute Bundaran HI-Kampung Bandan," ujar William dalam rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Provinsi DKI di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 15 Mei 2017.
Dalam rapat itu, William mengajukan tiga permohonan PT MRT Jakarta. Ketiganya adalah persetujuan pendanaan fase II dan tambahan anggaran fase I, pembangunan kantor di lahan depo Lebak Bulus, serta dukungan perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 dan 8 Tahun 2013.
Menurut William, konstruksi pembangunan MRT fase I diharapkan segera rampung lalu memulai tahapan pembangunan fase II pada 2018. MRT juga sedang mempersiapkan berbagai prasarana dan pengembangan bisnis. “Jadi dipastikan operasional PT MRT Jakarta berjalan sehat.”
William mengklaim MRT berusaha menyeimbangkan konstruksi dan tidak selalu bergantung pada subsidi pemerintah. MRT akan mengupayakan pendapatan dalam pengelolaan di luar penjualan tiket melalui sentra bisnis di sekitar area stasiun.
MRT meminta dukungan DPRD tentang penyiapan anggaran fase II, yang diperkirakan akan dimulai kontraknya tahun depan. Kami berharap adanya persetujuan tambahan anggaran PT MRT Jakarta. DPRD diharapkan merevisi Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2013 karena sudah tidak relevan lagi. "Revisi dilakukan agar PT MRT Jakarta dapat menyesuaikan diri dengan iklim bisnis."
