Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau pangan di Gudang Beras Food Station Tjipinang Jaya, 17 Mei 2017. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyarankan tim sinkronisasi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih, Anies-Sandi menyampaikan usul melalui DPRD DKI, terutama fraksi dari partai pendukung mereka. Alasannya untuk menyusun anggaran, Gubernur DKI non aktif dan Djarot memiliki tim anggaran sendiri.
Di DPRD, Tim Sinkronisasi bisa menyampaikan usul kepada Fraksi Gerindra dan PKS yang mengusung Anies-Sand. “Silakan lewat sana," kata Djarot di Balai Kota DKI, Kamis, 18 Mei 2017.
Djarot mengaku belum sempat bertemu dengan Tim Sinkronisasi yang dibentuk Anies-Sandi lantaran masih sibuk dan fokus untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Djarot akan terlebih dulu meminta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 di masa transisi.
Rencananya, Djarot akan mengadakan rapat pimpinan pada Senin pekan depan, 22 Mei 2017. Setelah rapat, ia akan mengundang pimpinan DPRD DKI, ketua fraksi, dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri untuk meminta penjelasan itu. Ia sudah menyampaikan bahwa untuk APBD-Perubahan 2017 masih menjadi tanggung jawabnya. “Sedangkan RAPBD 2018 mari tunggu apa yang akan disampaikan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
Djarot menceritakan, kondisi yang sama juga terjadi ketika gubernur terpilih 2012, Joko Widodo menggantikan Fauzi Bowo. APBD 2013 tetap disusun pemerintahan yang dipimpin Fauzi Bowo. Namun, ketika Jokowi memimpin, ada penyempurnaan program unggulan, seperti masuknya Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Sehingga ada konsekuensi anggaran terbebani.
Berkaca dari pengalaman itu, Djarot pun memilih untuk mengikuti sistem penyusunan anggaran yang sudah ada. Saat ini, proses penyusunanannya sudah dibahas di Musyawarah Rencana Pembangunan yang terdata melalui E-Musrenbang. Pihaknya baru akan menyusun RKPD, RPJMD, dan KUA-PPAS. Sedangkan untuk bujet, kata Djarot, adalah kewenangan DPRD.
Karena itu, ia menyarankan Anies-Sandi mengusulkan program untuk 2018 ke legislatif. Sehingga ia bisa fokus dan tidak bongkar pasang usulan yang sudah terdata di tengah jalan. "Kami enggak berani mengubah sistem itu. Sistem E-Budgeting sudah jalan.”
Usulan Tim Transisi sudah tidak bisa lagi diproses di eksekutif. Kecuali, kata Djarot, jika masih menggunakan sistem manual. “Masa kembali lagi jadi manual? Enggak transparan lagi, enggak bisa dikontrol?”
