TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan tim Sinkronisasi program Anies-Sandi yang dipimpin Sudirman Said, di Ruang Pola, Gedung G, Balai Kota, Sabtu, 20 Mei 2017. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang memimpin pertemuan itu mengatakan pertemuan ini memang berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017.

Pertemuan ini membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018. “Kami sangat terbuka agar pekerjaan ini bisa tuntas,” ujarnya dalam pertemuan itu, seperti dikutip dalam rilis yang dikeluarkan tim Anies-Sandi.

Hingga 24 Mei mendatang, tim sinkronisasi Anies-Sandi akan terus bertemu dengan forum sinkronisasi Rencana Kerja SKPD/UKPD. Selama empat hari pertemuan, kedua belah pihak akan membedah 23 janji kerja Anies-Sandi agar bisa dimasukkan ke APBD 2018. “Janji itu sudah di-breakdown menjadi 154 program dengan 473 kegiatan. Karena sudah e-budgeting, maka kegiatan itu nantinya harus detail, termasuk RAB (rencana anggaran biaya),” ujar Saefullah.

Baca: Penjelasan Anies Beda Tim Sinkronisasi dan Tim Transisi Jokowi

Kepala Bappeda Tuty Kusumawati menerangkan, RKPD ditargetkan selesai pada akhir Mei mendatang. Kemudian akan ditandatangani melalui peraturan gubernur. Selain itu, Tuty menyebut, apabila sudah selesai menjadi KUA-PPAS, sudah bisa dilakukan pelelangan. “Pada 30 November harus selesai pembahasan dengan DPRD penetapan RAPBD,” tuturnya.

Adapun Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said menyatakan rasa terima kasihnya kepada Sekda Saefullah yang telah mengundang mereka. “Ini adalah tanggung jawab sehingga harus dikerjakan dengan baik,” ujarnya seperti dikutip dalam rilis yang sama.

Sudirman juga membantah bahwa tim sinkronisasi bekerja untuk menilai kinerja pegawai. Justru tim sinkronisasi bekerja secara ad hoc sehingga hanya bertugas hingga Oktober. “Kami tidak ada mandat untuk melakukan review. Hanya membantu persiapan,” kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.

JULI HANTORO