sekretaris daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menjelaskan tenting pengembalian uang 191 miliar yang direkomendasikan BPK RI
TEMPO.CO, Jakarta - Tim sinkronisasi pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah bertemu dengan Pemerintah DKI Jakarta pada Sabtu, 20 Mei 2017 lalu. Dalam pertemuan itu, tim sinkronisasi mengatakan telah mulai merinci sejumlah janji kampanye.
"Kemarin itu, ada 23 janji kampanye. Kemudian di-break down menjadi 40-an program, kemudian di-break down lagi menjadi 470 kegiatan," ujar Sekretaris Daerah Saefullah, saat ditemui di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara, pada Ahad, 21 Mei 2017.
Dalam pertemuan itu, Saefullah menerima tim sinkronisasi yang diketuai oleh Sudirman Said. Selain Saefullah hadir pula dari Bappeda DKI dan SKPD terkait.
Meski telah mengerucut, Saefullah mengatakan belum ada perincian jenis program apa yang akan dilakukan. Ia mengatakan pemprov siap mengawal penyusunan kegiatan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno nanti. "Nah nanti kami akan mengecek kegiatan itu seperti apa," kata Saefullah.
Ia mengatakan pertemuan kemarin juga membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018. Ia mengatakan Gubernur terpilih harus memasukan visi misinya dalam kedua rencana itu. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 pasal 8 ayat 1a.
Saefullah mengatakan dalam tiga hari ke depan pemprov akan lebih sering bertemu dengan tim sinkronisasi. "Pertemuan itu terjalin dengan per bidang, di antaranya bidang perekonomian, bidang sarana dan prasarana, dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Selain menggelar pertemuan dengan eksekutif, tim sinkronisasi juga menggelar pertemuan dengan legislatif. Pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta itu dilakukan hari ini, Ahad, 21 Mei 2017.
Dalam pertemuan itu, DPRD meminta agar tim sinkronisasi fokus pada penyusunan RPJMD dahulu. "Sesuai dengan ketentuan, RPJMD dulu dibuat baru disusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara), baru disusun APBD. Itu yang tadi kami minta," ujar Wakil Ketua DPRD M. Taufik saat ditemui usai pertemuan itu.
