TEMPO.CO, Jakarta - Program Oke Oce, yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bakal masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Perubahan 2017.
Sekretaris DKI Saefullah mengatakan program Oke Oce dimasukkan ke APDB Perubahan 2017 karena tidak memakan anggaran yang begitu banyak. "Itu mungkin bisa masuk. Itu kan hanya menggaet masyarakat bahwa ini, loh, peluang usaha. Pada akhirnya, masyarakat berinteraksi sama perbankan untuk meloloskan Oke Oce," katanya di Balai Kota, Senin, 22 Mei 2017.
Saefullah mengatakan Kartu Jakarta Plus juga kemungkinan akan masuk ke APBD Perubahan 2017. Namun dia menuturkan masih harus melihat lagi segi plusnya karena anggaran pendidikan DKI Jakarta sudah lebih dari 20 persen dan kesehatan sudah lebih dari 10 persen.
Baca: Bertemu Anies, Ahok Tekankan Soal APBD Perubahan
"Plusnya apa? Kepesertaan atau target? Uang bertambah, hitung ulang. Sebab, postur APBD harus atletis," ujarnya. "Tapi enggak boleh terlalu banyak juga, nanti sektor lain gimana?"
Setidaknya, ada 23 janji kampanye Anies-Sandi, yang saat ini tengah dibicarakan antara tim sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembicaraan ini dilakukan agar semua program yang menjadi janji kampanye Anies-Sandi bisa dijalankan begitu mereka dilantik pada Oktober mendatang.
Tim sinkronisasi, yang dipimpin Sudirman Said, sudah melakukan pertemuan dengan Saefullah dan pejabat DKI lain sejak Sabtu, 20 Mei lalu. Selain memasukkan anggaran di APBD Perubahan 2017, pembicaraan tersebut juga ditujukan untuk program-program di APBD 2018.
Baca: Tim Sinkronisasi Kembangkan 23 Janji Anies-Sandi jadi 40 Program
"Sudah ada Keputusan Menteri Nomor 32, bahwa dalam Pasal 8 ayat 1 A, untuk program 2018 harus memasukkan visi misi gubernur terpilih," ucapnya.
Menurut dia, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, hanya berpesan agar pembicaraan itu harus sesuai dengan aturan. "Arahannya saya pikir normatif saja, silakan dibicarakan, tapi semua harus tetap sesuai dengan aturan, dan prinsipnya berorientasi pada kepentingan masyarakat," katanya.
CHITRA PARAMAESTI
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
9 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
25 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
56 hari lalu
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca SelengkapnyaGibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya
18 Januari 2024
Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres
17 Januari 2024
Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.
Baca Selengkapnya