Anggaran DKI 2018 Membengkak, Bappeda: Perlu Direvisi

Reporter

Editor

Suseno TNR

Rabu, 24 Mei 2017 07:04 WIB

Kepala Bappeda, Tuty Kusumawati, keluar gedung KPK setelah diperiksa hampir 9 jam,, Kuningan, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta bakal merevisi usul anggaran belanja 2018 yang telah masuk ke sistem penganggaran elektronik (e-Budgeting). Alasannya, jumlah usulan yang dimasukkan satuan kerja perangkat daerah membengkak menjadi 20 ribu kegiatan dengan nilai total Rp 47 triliun. “Terlalu banyak, perlu direvisi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI, Tuty Kusumawati, di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Mei 2017.

Menurut Tuty, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tidak akan mampu mengakomodasi semua usul yang masuk ke pos belanja langsung itu. Pemerintah DKI, Tuty melanjutkan, akan memilah mana usul yang perlu ditahan dan didahulukan. “Kami hold Rp 12 triliun,” ujarnya.

Tuty juga menyatakan masih harus memasukkan usul tim sinkronisasi gubernur-wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Usul yang dipilih adalah yang sudah sinkron dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Karena kami sudah harus mengunci Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dalam waktu dekat,” kata dia.

Meski begitu, Tuty menilai program usulan tim sinkronisasi tidak akan membuat anggaran belanja DKI melonjak tinggi. Penilaian ini didasari hitungan kasarnya terhadap beberapa program Anies-Sandi yang beririsan dengan anggaran yang sudah disiapkan dalam e-Budgeting. Dengan demikian, program Anies-Sandi hanya menggantikan atau menambahkan program yang sudah ada.

Berdasarkan hitungan itu, alokasi anggaran untuk belanja langsung dalam APBD 2018 diperkirakan tidak jauh berbeda dibanding tahun ini. “Belanja langsung tahun ini Rp 35,5 triliun. Kalau tidak jauh dari 2017, mungkin berkisar Rp 36-37 triliun, ya,” kata Tuty sambil menambahkan, “Ini baru hitung-hitungan, mau kami finalkan dengan pendapatan yang tersedia.”

Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, mengatakan RKPD sudah harus rampung menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara per akhir bulan ini. Plafon anggaran lalu akan didorong ke DPRD untuk dibahas.

Saat ini, Saefullah menambahkan, pembahasan dengan tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih masih berjalan untuk program hingga lima tahun ke depan. Visi dan misi gubernur terpilih ia pastikan termuat dalam anggaran 2018, menuruti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017.

Menurut dia, ada sedikitnya 473 program hasil penjabaran visi dan misi Anies-Sandi. Sebelumnya, anggota tim sinkronisasi, Edriana Noerdin, mengatakan ada 529 kegiatan. Dari semua program itu, Saefullah melanjutkan, "Berapa persen program yang masuk, nantinya tinggal mengurangi atau menambahi dalam diskusi ini.”

Yang jelas, kata Saefullah, program One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship bisa masuk. Menurut dia, program ini tidak begitu banyak memakan anggaran. Kegiatan ini bahkan bisa dimasukkan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun ini.

"Itu mungkin bisa masuk. Itu kan hanya menggaet masyarakat bahwa ini lho peluang usaha. Pada akhirnya, masyarakat berinteraksi dengan perbankan," katanya.

Baca: Rapat dengan DKI, Tim Sinkronisasi Usul Pulau Reklamasi Diaudit

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus juga bisa diusulkan dalam APBD 2018. Sebab, sudah ada KJP. “Mau ditambah menjadi ‘plus’, ya ditambah,” ujar Saefullah. Namun, dia menambahkan, poin plus dalam program tersebut masih harus dilihat lagi karena anggaran pendidikan DKI Jakarta sudah lebih dari 20 persen dan kesehatan lebih dari 10 persen.

"Plusnya apa? Kepesertaan atau target?” kata Saefullah. “Jika uang bertambah, harus hitung ulang.” Dia menekankan pentingnya kelenturan postur APBD. “Tapi enggak boleh terlalu banyak juga, nanti sektor lain bagaimana?"

Gubernur terpilih, Anies Baswedan, menyatakan salah satu komitmennya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Ibu Kota. Caranya, menyesuaikan program dengan anggaran yang tersedia dan ketetapan minimal 20 persen dari total anggaran daerah.

Anies juga tidak menutup kemungkinan meningkatkan mutu pendidikan lewat pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan alias CSR. "Nanti dilihat, kami tidak akan gegabah. Semua akan dilihat dan CSR diinstitusikan," ujarnya.

FRISKI RIANA | CHITRA PARAMAESTI | WURAGIL

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

6 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

22 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

52 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

53 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya