Mochtar Muhammad Daftar ke PDIP untuk Maju Calon Wali Kota Bekasi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 1 Juni 2017 19:15 WIB

Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan terpidana kasus korupsi Mochtar Muhammad resmi mendaftarkan diri ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bekasi sebagai bakal calon wali kota. Mochtar mengatakan siap untuk bertarung di pemilihan kepala daerah Bekasi yang digelar tahun depan.

Mochtar datang ke kantor DPC PDI Perjuangan di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, sekitar pukul 14.30 WIB, diantarkan oleh ratusan simpatisannya serta keluarganya. "Saya berterima kasih kepada DPC PDI Perjuangan yang menyambut dengan terbuka," kata Mochtar, Kamis, 1 Juni 2017.


Baca: Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad Bebas

M2-sapaan akrabnya-mengaku mantab maju dalam Pilkada Kota Bekasi 2018 mendatang. Ia siap bersaing dengan kader internal, maupun dan eksternal yang mengikuti penjaringan di partai tersebut. "Dengan mengambil formulir ini, saya resmi mendaftar menjadi bakal calon wali kota," kata dia.

Mochtar pernah menjabat sebagai wali kota Bekasi pada periode 2008-2013. Ia sempat terjerat kasus korupsi dan divonis 6 tahun penjara. Beberapa kasus yang menjeratnya antara lain adalah suap anggota DPRD, suap piala Adipura, penyalahgunaan anggaran makan dan minum DPRD, dan suap auditor BPK. Pada 21 Juni 2015, Mochtar bebas.

Sebelum mendaftar dalam penjaringan, Mochtar juga sudah mengambil ancang-ancang dengan memasang iklan di sebuah radio swasta yang berafiliasi ke anak-anak muda. Iklan yang dipasang berupa sejumlah program jika terpilih menjadi Wali Wota Bekasi.


Baca: Suami Inneke Koesherawati Ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan, Nicodemus Godjang mengatakan, sejak dibuka penjaringan pada 20 Mei lalu, sudah ada delapan orang yang mendaftar calon wali kota dan wakil wali Kota Bekasi. "Enam dari internal partai, dua dari eksternal," kata Nico.

ADI WARSONO

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya