Keuangan Era Anies-Sandi, Sudirman Berharap dapat WTP Sejati

Reporter

Editor

Ali Anwar

Jumat, 2 Juni 2017 16:31 WIB

Ketua tim sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, melakukan pemaparan visi misi di hadapan SKPD di Balai Kota DKI, 2 Juni 2017. Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengharapkan laporan keuangan DKI Jakarta era Anies-Sandi dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).


“WTP tanpa permasalahan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. WTP sejati,” kata Sudirman di Balai Kota DKI, Jumat, 2 Juni 2017. Menurut Sudirman, opini WTP yang didapat setiap kementerian atau lembaga dan pemerintahan mewakili sebuah integritas.


Baca: Jakarta Dapat Opini WDP Sejak Zaman Jokowi, DPRD: Perlu Pansus


Sudirman tidak ingin adanya opini WTP yang dipaksakan untuk laporan keuangan DKI. “Kalau sertifikasi dianggap template saja, ya kejadian kayak di media kemarin, dipaksakan WTP. Kami mau menuju true WTP,” ucap Sudirman.

Kejadian yang dimaksud Sudirman ialah kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri, dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito, pada Jumat 26 Mei 2017.


Kasus tersebut berkaitan dengan suap yang diduga dilakukan Sugito kepada Rochmadi dan timnya untuk mendapatkan opini WTP terhadap anggaran Kemendes PDTT.


Advertising
Advertising

Sudirman menuturkan, target meraih opini WTP juga menjadi sebuah ukuran dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap, Anies-Sandi bisa meraihnya bersama seluruh aparatur pemerintah.



“Karena sebetulnya kalau dilihat item yang membuat kualifikasi sehingga menjadi tidak WTP, bisa dikerjakan. Tapi perlu kerjasama semua pihak, budaya kerja yang baik, dan transparansi,” kata Sudirman.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Muhammad Taufik mengharapkan Pemerintah DKI Jakarta era Anies-Sandi memperoleh opini WTP murni. Taufik melihat, laporan keuangan DKI sudah empat kali berturut-turut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.


Baca juga: Jakarta Dapat Opini WDP Sejak Zaman Jokowi


Sehingga, menurut Taufik, layak untuk masuk ke Museum Rekor Indonesia. “Saya kira agak cukup waktunya kalau dari tiga empat tahun yang lalu diberesin. Karena WDP ini saya yakin problem pertamanya di aset,” kata Taufik.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

15 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

25 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

30 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya