Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersama Ketua Badan Pengawasan Obat dana Makanan (BPOM) PennyKusumastuti Lukito meninjau kelayakan makanan takjil di Pasar Bedungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2017. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan program gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, tidak bisa masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017. Menurut Djarot, program Anies-Sandi lebih baik masuk APBD 2018.
"Jangan memotong dan mengganggu proses yang sudah berjalan," ujar Djarot di Balai Kota, Senin, 5 Juni 2017. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI sudah menyelesaikan tiga perempat bagian dari seluruh program.
Tim sinkronisasi yang mengusung program Anies-Sandi sudah beberapa kali datang ke Balai Kota untuk menyesuaikan program yang merupakan realisasi visi-misi saat kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 2017. Tim berdiskusi bersama beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan program yang akan dimasukkan APBD-P 2017.
Selain itu, tim sinkronisasi sudah bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun Djarot belum pernah satu kali pun menemui tim sinkronisasi secara langsung. Djarot berjanji akan menemui Anies-Sandi dalam waktu dekat untuk membahas masa depan Jakarta.
Selain dibahas melalui TAPD, kata Djarot, anggaran akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Pada tahapan itu, program Anies-Sandi diperkirakan akan menemui hambatan. Program yang diusulkan tim sinkronisasi terancam tak bisa masuk APBD-P 2017.
"Dalam pembahasan di DPRD, otomatis mereka enggak boleh masuk. Yang membahas anggaran adalah komisi, fraksi, dan kepala daerah definitif. Jadi tim anggaran eksekutif dan tim anggaran legislatif, mereka enggak bisa masuk,” kata Djarot. Sebab, menurut dia, tim sinkronisasi bukan bagian dari birokrasi.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.
