TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, berharap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah harus transparan. Saefullah mengaku sudah berpesan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah agar seluruh kegiatan bisa dikoreksi siapapun.

"Kalau ada kegiatan yang aneh-aneh tanya aja datengnya dari mana? Apa maksudnya? Saya ingin transparansi yang sudah ada ini kita pertahankan," ujar Saefullah di Balai Kota, Selasa, 6 Juni 2017.

Baca: Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Iklan Anti Rokok Bus Transjakarta

Transparansi mesti dipertahankan, kata Saefullah, karena audit laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan ini.

Baca: Saefullah Klaim Laporan Keuangan DKI Tahun Ini Lebih Baik

"Itu sebetulnya sangat baik penggunaan pengelolaan keuangan kita. Catatannya cuma satu, yaitu soal aset. Masalah aset target kami 2017 ini dengan e-asset harusnya rampung. Desember kita berharap ada kemajuan luar biasa dalam pengelolaan aset di Jakarta," ujar Saefullah.

Kalau persoalan aset sudah rampung, Saefullah mengatakan LKPD DKI Jakarta tahun anggaran 2017 harus bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Sekali WTP harus terus WTP, jangan WDP, lalu WTP, balik lagi ke WDP," ujar Saefullah menambahkan.

Menurut Saefullah, opini dari BPK itu bukan persoalan WDP tiga kali berturut-turut atau hattrick. Pasalnya, kata Saefullah, persoalan keuangan telah jadi persoalan kronis sejak lama, terutama soal pencatatan aset.

Saat ini, Saefullah menuturkan sedang membenahi pencatatan terbuka dan transparan, yang siapa pun bisa memantau dan mengecek secara langsung.

"Sehingga nanti WTP jadi WTP terus, kalau balik WDP berarti ada sesuatu yang enggak beres. Saya rasa ini sudah rapi, udah mau beres," kata Saefullah.

LARISSA HUDA