TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan setidaknya ada 3.000 kegiatan yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018.

Adapun total kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah DKI Jakarta mencapai 7.000 kegiatan. “Tapi angkanya tidak signifikan, kecil begitu," ujar Saefullah di Balai Kota, Selasa, 6 Juni 2017.

Baca: Program Anies Tak Masuk APBDP 2017, Djarot: 2,5 Bulan Mau Apa?

RKPD merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Saefullah mengatakan, total anggaran untuk kegiatan usulan Anies-Sandi hanya memerlukan Rp 1 triliun. Saefullah mengatakan pembahasan detailnya sedang berlangsung di level asisten sekretaris daerah.

Menurut Saefullah, dari total 7.000 kegiatan yang terdaftar dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah sudah mengalami penyusutan. Usulan semula, gabungan antara Pemerintah DKI Jakarta dan usulan Anies-Sandi mencapai 20 ribu kegiatan. Rencana Kerja itu sudah dikirim ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dimintai pendapatnya.

Pengurangan jumlah kegiatan itu, kata Saefullah, berasal dari hasil eliminasi usulan yang disaring melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setelah didata, ujar Saefullah, pemerintah lalu menyeleksi usulan yang masuk dalam RKPD dengan memprioritaskan manfaatnya untuk masyarakat.

Saefullah memberi contoh, kegiatan yang diprioritaskan adalah program di bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat. “Total usulan 7.000 kegatan itu mendekati angka Rp 75 triliun yang sudah mencakup belanja langsung dan tidak langsung,” kata saefullah.

Sejak mulai disusun, Saefullah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjaga transparansi RKPD. Ia mengatakan, seluruh kegiatan dalam RKPD harus bisa dikoreksi oleh siapapun. “Kalau ada kegiatan yang aneh-aneh, tanyakan saja datangnya dari mana, apa maksudnya. Saya ingin transparansi yang sudah ada ini kami pertahankan,” ujar Saefullah.

Alasannya, kata Saefullah, audit laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2016 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan masih sama dengan tahun lalu yakni Wajar Dengan Pengecualian.

Baca juga: Program Penataan Kampung Anies-Sandi Masuk APBD 2018

Namun, Saefullah mengatakan kualitas laporan keuangan DKI Jakarta sudah membaik lantaran disusun dengan sistem elektronik yang transparan. “Target berikutnya pendataan aset juga harus membaik,” ujar Saefullah.

LARISSA HUDA