TEMPO.CO, Depok - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pradana Mulyoyunanda mengatakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2017/2018 berpotensi diwarnai kecurangan. Sebab, bakal ada 3.000 lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA/SMK negeri di Depok.
"Lulusan SMP di Depok tahun ini mencapai 7.000-an. Sedangkan kuota SMA/SMK negeri hanya 4.000-an," kata Pradana, Kamis, 8 Juni 2017. Siswa yang tidak tertampung tersebut berpotensi dijadikan sasaran para calo.
Pradana menuturkan DPRD dan Pemerintah Kota Depok tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Soalnya, kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi.
Selain itu, kata Pradana, sengkarut PPDB SMA/SMK di Depok terjadi karena minimnya sarana dan prasarana sekolah. Di Depok, hanya ada 13 SMA dan 4 SMK negeri. Sedangkan jumlah SMP negeri sebanyak 26. "Depok memang kekurangan SMA dan SMK negeri," ujarnya.
Menurut Pradana, idealnya Depok mempunyai 25 SMA negeri. Namun, jika angka itu sulit dipenuhi, paling tidak di sebelas kecamatan di Depok terdapat dua SMA negeri. Saat ini, animo orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat tinggi. Dengan demikian, mereka yang nilainya terbatas terkadang memaksakan untuk tetap masuk ke sekolah negeri.
Belum lagi, kata Pradana, sekarang ada aturan jalur afirmasi non-akademik 1 kilometer dari rumah. Artinya, bagi siswa miskin diutamakan yang jaraknya terdekat dari sekolah. "Bayangkan kalau satu RT ada lima siswa miskin dan ada lima RT di dekat sekolah. Kuota 20 non-akademik sudah dipastikan habis," ujarnya. "Bagaimana dengan siswa miskin yang rumahnya lebih jauh dan mempunyai nilai yang lebih baik?"
Untuk PPDB SMA, waktu pendaftaran dibuka pada 6-10 Juni, kemudian seleksi 12-14 Juni, dan pengumuman 16 Juni 2017. Pendaftaran jalur non-akademik ke sekolah menengah kejuruan negeri dibuka pada 6-14 Juni sekaligus seleksi. Adapun pengumuman dilaksanakan pada 16 Juni.
IMAM HAMDI
Berita terkait
PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok
16 jam lalu
PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPPDB Zonasi 2024, Dinas Pendidikan Jabar Siapkan Regulasi Baru
2 hari lalu
Aturan itu telah disiapkan menjelang pelaksanaan PPDB tahun ini.
Baca Selengkapnya4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA
9 hari lalu
jalur PPDB 2024 jenjang SD, SMP, dan SMA
Baca SelengkapnyaAlasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok
11 hari lalu
Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaGolkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024
24 hari lalu
Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.
Baca SelengkapnyaGeger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur
59 hari lalu
Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.
Baca SelengkapnyaBIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru
2 Maret 2024
Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.
Baca SelengkapnyaMelenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah
21 Februari 2024
Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu
11 Februari 2024
Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok
11 Januari 2024
Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa Depok.
Baca Selengkapnya