Depok Gelontorkan Rp 10,2 Miliar untuk Insentif RT dan RW  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Jumat, 9 Juni 2017 11:12 WIB

Ilustrasi - Peran arsip di era keterbukaan informasi. dok. KOMUNIKA ONLINE

TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok tahun ini menggelontorkan Rp 10,2 miliar untuk insentif ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). "Pembayaran insentif dirapel per enam bulan," Kepala Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok Eka Bachtiar, Jumat, 9 Juni 2017.

Eka menuturkan, pemberian insentif dilakukan pada 8-20 Juni 2017. Pemberian insentif dilakukan di 11 kecamatan. Pemerintah, kata Eka, setiap tahun menganggarkan untuk insentif ini sebagai biaya operasional mereka.

Baca: Ini Alasan Biaya Operasional RT/RW di Jakarta Naik

Insentif tahun ini dianggarkan untuk RT Rp 130 ribu, RW Rp 160 ribu, dan LPM Rp 210 ribu per bulan. Jumlah insentif yang dikeluarkan tahun ini, kata Eka, meningkat Rp 10 ribu per bulan, atau 6,6 persen dari total anggaran yang diberikan tahun lalu.

Adapun di Depok terdapat 5.160 RT, 906 RW, dan 63 LPM. "Diberikannya per semester sebagai permintaan Dewan. Bulan ini sudah dikeluarkan Rp 5,1 miliar," ujar Eka.

Menurut dia, insentif diberikan bukan untuk kepentingan pribadi ketua RT, RW, dan LPM. Insentif ini diharapkan bisa digunakan untuk biaya operasional mereka, seperti untuk biaya fotokopi dan kegiatan kelembagaan lain.

Eka mengatakan RT, RW, dan LPM merupakan mitra yang membantu pemerintah di tengah masyarakat. Bahkan keberadaan mereka bisa membantu mendongkrak pendapatan pajak pemerintah. "Sebab, mereka yang membantu pemerintah melakukan sosialisasi pajak ke warga," katanya.

Baca juga: Honor Ketua RT di Bekasi Naik hingga 100 Persen

Pemerintah berjanji bakal terus meningkatkan insentif RT, RW, dan LPM sesuai dengan pendapatan asli daerah (PAD). "Kami harap insentif ini meningkatkan kerja mereka membantu pemerintah. Sebab, mereka mitra pemerintah yang paling penting," ucap Eka.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

9 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

25 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

56 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

11 Februari 2024

Kilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu

Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya