Lasro Marbun: Saya Rindu Dinamika Jakarta  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 5 Juli 2017 08:46 WIB

Lasro Marbun. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sempat mengungkapkan akan kembalinya mantan Kepala Inspektorat Lasro Marbun, 52 tahun, ke pemerintahan Provinsi Jakarta. Lasro sempat dipinjam selama setahun oleh Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan Lasro akan bekerja di Badan Kepegawaian Daerah sebagai staf senior. Lasro bertanggung jawab untuk membuat analisis hukum bagi kasus kepegawaian di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. “Itu sesuai dengan kompetisi beliau,” katanya.

Nama Lasro Marbun mencuat saat kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat catu daya listrik pada 2014 senilai Rp 1,2 triliun. Ia lalu dilantik menjadi Kepala Inspektorat. Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencopot Lasro pada November 2015 lantaran pengadaan UPS terjadi saat Lasro menjabat Kepala Dinas Pendidikan.

Kepada Tempo, Lasro Marbun mengatakan sudah rindu pada Jakarta. Berikut ini petikan wawancaranya dengan Tempo.

Mengapa Anda kembali ke Jakarta?
Keluarga saya di sini. Istri saya bekerja di Jakarta. Dua anak saya masih kuliah. Sejak menjadi pegawai negeri juga saya di Jakarta. Jadi nilai-nilai itu melekat dan membuat kerinduan yang luar biasa. Saya rindu dinamika Jakarta dan kebiasaannya. Saya menjadi pegawai sejak 1987.

Bagaimana awalnya sampai bisa pindah ke Humbang Hasundutan?
Saya diminta dari sana, lalu disetujui. Itu kampung nenek moyang saya. Ya, minimal saya bisa bermakna bagi daerah asal saya.

Sebelum pindah, Anda dicopot karena kasus pengadaan uninterruptible power supply atau UPS, yang terjadi ketika Anda menjabat Kepala Dinas Pendidikan DKI...
Itu urusan pimpinan.

Sudah tahu Anda akan ditempatkan kembali di mana?
Itu pimpinan yang tahu. Saya ini pekerja, yang diberi amanat oleh rakyat itu pimpinan. Beliau pula yang punya visi dan misi. Pimpinan yang bisa menilai saya.

Apa bedanya bekerja di pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan?
Di Jakarta itu multikultural maka asas-asas formal, seperti kecepatan, ketepatan, itu sangat dibutuhkan. Kalau di kampung itu homogen dan lebih tentang menumbuhkan kesadaran diri dan kesadaran bersama untuk bergerak. Jadi pendekatan adat istiadat, bahasa yang sederhana, dan tampilan yang bersahaja.

Baca selengkapnya di Koran Tempo.

LINDA HAIRANI

Berita terkait

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

10 Desember 2018

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.

Baca Selengkapnya

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

7 Desember 2018

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

5 Desember 2018

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.

Baca Selengkapnya

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

23 Oktober 2018

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini

Baca Selengkapnya

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

22 Oktober 2018

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Baca Selengkapnya

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

22 Oktober 2018

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.

Baca Selengkapnya

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

1 Oktober 2018

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.

Baca Selengkapnya

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

13 September 2018

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.

Baca Selengkapnya