TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membahas perombakan pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika di Balai Kota, Rabu, 5 Juli 2107. "Kami evaluasi terus," kata Djarot.

Beberapa golongan eselon yang akan masuk perombakan adalah eselon ll, eselon lll, dan eselon lV. Djarot juga akan memutasi pejabat purnatugas di beberapa eselon. Namun perombakan tersebut, menurut dia, membutuhkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri karena sisa waktu masa jabatan yang ia emban.

"Zaman Pak Ahok kan langsung, karena sekarang kurang dari empat bulan, kami konsultasi ke Mendagri," ucapnya.

Baca juga: Djarot Ingin Pejabat DKI Bersih dari Korupsi

Djarot tidak bisa memastikan kapan perombakan tersebut akan dilaksanakan. Ia akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Dalam Negeri.

Perombakan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terakhir kali dilakukan pada Januari 2017 saat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta.

Agus Suradika yang ditanyai setelah bertemu Djarot mengatakan alasan dilakukannya perombakan SKPD adalah untuk mempercepat layanan kepada masyarakat dengan sisa masa jabatan empat bulan serta untuk memantapkan kinerja pejabat di lingkungan DKI. Namun Agus masih enggan menyebut jajaran mana saja yang akan masuk perombakan.

"Empat bulan kan bukan waktu yang pendek juga untuk sebuah pelayanan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Djarot: Pemerintah dan DPRD Bak Mata Uang Tak Bisa Dipisahkan

Agus membantah jika perombakan ini terkait dengan adanya penurunan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan salah satu penyebab perombakan adalah karena jenuhnya seseorang di satu posisi. "Ada faktor kejenuhan. Itu kami lihat. Jadi supaya empat bulan ini betul-betul efektif untuk mencapai target-target pembangunan, pelayanan," katanya.

Agus menyatakan jumlah SKPD yang dirombak tidak mencapai ratusan. "Enggak, enggak, enggak nyampe," ucapnya.

WULAN | JH