TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, mengatakan dirinya bersama Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan, belum membicarakan masalah pergantian jajaran badan usaha milik daerah (BUMD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kalaupun setelah dilantik pada Oktober 2017, pihaknya akan melakukan kajian mendalam. "Tidak ada pergantian personel. Kita akan melakukan kajian secara profesional. Semuanya berdasarkan merit jadi tidak ada titipan," katanya, Jum'at, 7 Juli 2017.

Baca: DPRD DKI Minta BUMD yang Bebani APBD dan Tak Untung Ditutup

Saat ini pun, kata Sandiaga, dirinya juga tidak membicarakan pergantian jabatan dalam rapat-rapat dengan tim sinkronisasi. "Itu bisa dikonfirmasi ulang ke Pak Sudirman Said (ketua tim sinkronisasi). Sinkronisasi kita tidak ada pembicaraan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan banyak BUMD DKI Jakarta yang kinerjanya tidak baik. Karena itu, kata Taufik, ia berencana mengevaluasi seluruh perusahaan milik pemerintah daerah itu.

"Jumlah BUMD yang sehat itu paling tinggi 15 persen. Sisanya kolaps," ujar Taufik saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat. Menurut Taufik, BUMD seharusnya memiliki kontribusi terhadap anggaran daerah. Ia mengkritik masih ada sejumlah BUMD yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Sandiaga, jika ada segelintir isu mengenai pergantian direksi BUMD, hal tersebut masih dalam tinjauan yang prematur. "Review itu sangat prematur kalau misalnya kita kedepankan hingga saat ini," tuturnya.

Baca juga: DPRD DKI Menilai Hanya 15 Persen BUMD yang Sehat

Fokus tim saat ini, ujar Sandiaga, lebih pada persiapan hingga Oktober mendatang, saat ia dilantik secara resmi memimpin Jakarta. "Kalau ada selentingan-selentingan kebijakan, fokus kita adalah untuk sampai Oktober," ucapnya.

CHITRA PARAMAESTI | LARISSA HUDA