TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Jawa Barat mempertanyakan jalur istimewa untuk anak Polri dan TNI dalam penerimaan peserta didik Baru atau PPDB sekolah menengah atas negeri di Depok. "Mengapa mereka mesti diistimewakan? Ini yang harus dijelaskan dinas pendidikan agar publik mengetahui," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, Sabtu, 8 Juli 2017.

Haneda mengatakan kuota khusus lewat nota kesepahaman memang dibolehkan. Namun, biasanya kesepakatan tersebut melalui jalur bina lingkungan. Artinya, siswa yang diterima adalah yang jarak rumahnya paling dekat dengan sekolah.

Mekanisme jalur khusus dari bina lingkungan ini memprioritaskan anak-anak yang tinggal di dekat sekolah. "Tapi, tetap ada kriterianya, yaitu masyarakat rawan melanjutkan pendidikan, yang diprioritaskan," ucap Haneda.

Haneda mengatakan jalur khusus PPDB dari bina lingkungan ini bisa diperluas dengan memprioritaskan anak anggota Polri dan TNI yang tinggal di dekat sekolah. "Kalau di luar itu, belum pernah saya menemukan," ujarnya.

Menurut Haneda, sekolah harus menjelaskan secara konkret alasan menerapkan kuota istimewa tersebut. Alasan itu harus logis dan dapat diterima masyarakat. "Tidak boleh ada diskriminasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, panitia PPDB SMA di Depok memberlakukan kuota istimewa untuk anak anggota TNI, Polri, dan kejaksaan. Kuota ini mengacu kepada nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) antara sekolah dan lembaga-lembaga itu.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan secara teknis, kesepahaman semacam itu memang diperbolehkan. “Yang penting tidak boleh lebih dari 10 persen dari kuota yang tersedia,” katanya, Rabu, 5 Juli 2017.

Menurut Ahmad, dalam PPDB, sekolah berhak menentukan lembaga ataupun instansi yang strategis untuk diajak bekerja sama. Adapun kepolisian dan TNI mendapat nilai lebih. “Mereka kan bertugas bisa berpindah-pindah. Jadi memang dibolehkan (anaknya mendapat jalur kuota khusus),” ujarnya.

IMAM HAMDI