Djarot akan Menggusur Kembal Bangunan Ilegal yang Didirikan Lagi

Reporter

Selasa, 11 Juli 2017 10:32 WIB

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memantau kolong jembatan kalijodo dan RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat, Kamis 30 Juni 2017. Tempo/Wulan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengancam akan "membersihkan" bedeng-bedeng yang sebelumnya telah digusur. “Coba saja bangun bedeng, kan nanti langsung saya bongkar,” kata Djarot kepada Tempo di Balai Kota Jakarta, Rabu pekan lalu, 5 Juli 2017.

Bedeng-bedeng kembali berdiri di sekitar Pasar Tanah Abang dan bekas lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara meski telah digusur. Kawasan di sekitar Pasar Tanah Abang kembali semrawut menjelang Lebaran 2017. Namun, menurut Djarot, kekacauan itu hanya momen tahunan menjelang lebaran. “Pasti semrawut. Makanya, kami tertibkan.”

Baca:
Prostitusi Kalijodo Marak Lagi, Warga: Jangan Cuma ...
Bangunan di Bantaran Ciliwung di Bukit Duri Dibongkar Hari Ini

Pemerintah provinsi menggusur sekitar 600 keluarga yang menghuni bedeng-bedeng di bekas lokalisasi yang kemudian dijadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Namun, 130 keluarga kembali mendirikan bedeng di bawah tol Pluit-Tomang itu.

Djarot berjanji akan menggusur kembali kolong tol itu namun batal mengeksekusi. Penggusuran dilakukan sebelum lebaran. “Dahulu saya berjanji bersihkan sebelum lebaran. Selesai kan?”

Djarot membantah bahwa munculnya kembali bedeng-bedeng yang sebelumnya digusur pasca Basuki Tjahaja Purnama menjalani hukuman lantaran sikapnya yang terlalu kalem. "Anda tidak boleh menyamakan kalem dengan tidak tegas. Kalem bisa tegas juga," ujar dia.

Baca juga:
Besok, Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan Kosong di Bukit Duri
Motif Pembacokan Hermansyah Diusut Termasuk Terkait Chat Rizieq



Hari ini, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menggusur bangunan-bangunan di bantaran Sungai Ciliwung sehubungan dengan normalisasi RT 01, 02, 03, dan 04 / RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta. "355 bidang terkena normalisasi.” Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Tri Kurniadi menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Juli 2017.

Untuk keperluan itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menurunkan 673 personel yang terdiri dari Polres Metro Jakarta Selatan, Kodim 0504 Jakarta Selatan, Subgar 0504 Jakarta Selatan, Satpol PP Jakarta Selatan, serta instansi terkait. Sebelum penggusuran dimulai, mereka mengikuti apel di halaman DIPO PT KAI yang dipimpin oleh Tri. Penataan bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri ini merupakan program pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.


ENDRI KURNIAWATI | TIM MAJALAH TEMPO | IRSYAN HASYIM | GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

14 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

23 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

25 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

30 hari lalu

Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

34 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

36 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

70 Tahun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Tokoh Lahir dari GMNI Mulai Megawati hingga Ganjar Pranowo

36 hari lalu

70 Tahun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Tokoh Lahir dari GMNI Mulai Megawati hingga Ganjar Pranowo

70 tahun lalu Kongres I GMNI diadakan di Surabaya pada 23 Maret 1954. Megawati, Siswono Yudo Husodo hingga Ganjar Pranowo lahir dari GMNI.

Baca Selengkapnya

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

38 hari lalu

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya