Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memberikan kata sambutan seusai menerima surat penetapan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam rapat pleno, di Gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta, 5 Mei 2017. Anies-Uno terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih tahun 2017-2022 setelah mendapatkan kepastian dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada pengajuan keberatan terhadap hasil dan tahapan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sandiaga Uno mengatakan program pembelian rumah down payment (DP) atau uang muka nol rupiah bukan menggantikan program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dijalankan pemerintah DKI Jakarta saat ini. Sebab, dua program itu memiliki konsep berbeda.
Menurut Sandiaga, konsep pembelian rumah DP nol rupiah yang diusungnya bersama Anies Baswedan ditujukan kepada penduduk yang memiliki pendapatan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Penduduk yang mengikuti program ini harus sanggup membayar cicilan. “Mereka yang pendapatannya di bawah itu tidak cocok (untuk ikut program ini),” katanya saat ditemui dalam acara festival produk OK OCE di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juli 2017.
Penjelasan Sandiaga Uno tersebut menjawab pertanyaan dari warga Bukti Duri, Jakarta Selatan, yang saat ini tinggal di rusunawa. Warga Bukti Duri ingin rusunawa yang mereka tempati bisa menjadi hak milik lewat program pembelian rumah DP nol rupiah.
Sandiaga mengatakan saat ini belum ada formula mewujudkan keinginan warga Bukit Duri itu. Dia menyarankan agar usulan tersebut disampaikan kepada kelompok kerja untuk diteruskan ke tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Nantinya tim akan membahas usulan itu dan mencari formula yang pas.
Saat masa kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menawarkan sejumlah program unggulan kepada masyarakat, termasuk program pembelian rumah DP nol rupiah. Mereka yakin program ini bisa menjadi solusi bagi penduduk Jakarta yang ingin memiliki rumah.
