Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat saat wawancara dengan tim Majalah TEMPO. Maria Fransisca
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi partai Golkar, Ramly HI Muhammad mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung merealisasikan pembangunan borading school khusus kaum duafa. Padahal, kata Ramli, rencana tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2017.
Dalam waktu tiga bulan sebelum masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berakhir, Ramli meminta agar program tersebut segera direalisasikan sebagaimana rencana awalnya, yaitu dibangun di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara.
Boarding school tersebut dibangun khusus untuk kaum duafa yang ada di Jakarta. "Kalau tidak (jadi) ada (boarding shool) dengan baik, maka gugur harapan rakyat miskin Jakarta," ujar Ramli dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.
Ramli menuturkan apabila Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memenuhi pembangunan boarding school di lima wilayah setingkat sekolah menengah pertama, atas, atau kejuruan, setidaknya Djarot bisa membangun satu sekolah percontohan.
Ramli berharap Djarot bisa menanamkan kenangan manis bagi kaum duafa DKI Jakarta. "Jakarta Utara selalu siap bila ditempatkan (boarding school), sudah ada tanah di Rorotan, harga murah," ujar Ramli.
Di sisi lain, Djarot tidak sependapat dengan DPRD soal rencana pembangunan boarding school di Jakarta. Pasalnya, kata Djarot, mayoritas sekolah di Jakarta sudah menjalankan program mirip boarding school karena siswa belajar selama lima hari selama sepekan.
Selain itu, Djarot tidak setuju pembangunan sekolah yang dikhususkan bagi kaum duafa karena dianggap sebagai tindakan diskriminasi yang dikumpulkan secara khusus dalam satu tempat. "Apa tidak lebih baik kalau kaum dhuafa justru kita berikan perhatian dengan mendapatkan berbagai macam fasilitas," ujar Djarot.
Djarot menuturkan selama ini pemerintah telah memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Salah satu programnya adalah pemberian bantuan lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan bimbingan belajar bagi siswa.
"Kalau menurut saya, boarding school khusus duafa justru akan ada diskriminasi. Lebih baik ya saling berbagi," ujar Djarot.
Djarot berharap seluruh warga DKI Jakarta bisa bersekolah seperti biasa. Apabila tidak mampu, pemerintah akan memberikan bantuan. Menurut Djarot, seluruh warga Jakarta dari kalangan manapun berkesempatan untuk jadi anak-anak unggulan. Bahkan, Pemprov DKI akan memberikan bantuan pendidikan hingga perguruan tinggi lewat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Artinya marilah kita peduli dengan kaum duafa. Selama ini kan kita selalu peduli pada kaum duafa. Bahkan kami mau menyekolahkan sampai dengan tingkat setinggi-tingginya," ujar Djarot.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
