TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengomentari banyaknya pengendara motor yang melalui trotoar saat lalu lintas macet. "Ini masalah perilaku dan kedisiplinan," katanya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dalam rapat pimpinan dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI agar menertibkan semua kawasan, Senin, 24 Juli 2017. “Pengendara yang masuk trotoar akan ditindak,” ujarnya.
Djarot menegaskan trotoar adalah hak pejalan kaki sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperbaiki dan memperluas trotoar. "Kami menyadari ada kemacetan, tapi kalau tidak tertib, akan semakin macet," ucapnya. Ia ingin warga Jakarta lebih tertib sehingga pengendara motor yang melanggar akan ditindak.
“Tidak ada toleransi motor naik ke trotoar,” ujarnya saat memimpin rapat pimpinan di Balai Kota, Senin. Ia memerintahkan wali kota dan pejabat terkait memantau dan menindaklanjuti kendaraan bermotor yang melewati trotoar.
Menurut Djarot, agenda penataan trotoar menjadi perhatian pemerintah provinsi agar dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih senang berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik sehingga dapat mendukung terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Pemerintah provinsi juga akan mensterilkan trotoar dari pedagang kaki lima di pinggir jalan. Pada dasarnya, kata Djarot, pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan di badan trotoar, tapi sifatnya semi permanen. Karena itu, bangunan permanen di badan trotoar akan ditertibkan. “Perlu dijadwalkan pula jam operasional mereka berjualan,” ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta akan memaksimalkan sosialisasi fungsi trotoar dengan papan informasi agar tidak disalahgunakan masyarakat. Trotoar juga akan menggunakan lampu LED agar lebih nyaman, aman, dan manusiawi.
Pemerintah DKI telah membangun 200 kilometer trotoar dengan target 2.600 kilometer. Penataan trotoar telah terintegrasi dengan penataan dan penanganan jaringan utilitas. Untuk memenuhi target, Pemprov DKI Jakarta akan mengajak pihak swasta ikut serta membangun trotoar sebagai tindak lanjut atas kewajiban kompensasi kelebihan koefisien lantai bangunan.
