Pekerja memindahkan batu pemecah ombak dalam proyek Tanggul Laut di kawasan Cilincing, Jakarta, 3 Agustus 2017. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta berencana membebaskan lahan di Krematorium Cilincing, Kalibaru, Jakarta Utara, untuk pembangunan tanggul laut. Pembuatan tanggul ini adalah bagian dari proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). "Kami akan bebaskan krematorium seluas 2 hektare," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan di Krematorium Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 10 Agustus 2017.
Teguh mengatakan rencana pembebasan lahan itu baru dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD0 Perubahan 2017. Adapun biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp 58 miliar. Lahan yang dibebaskan itu akan dibuat polder atau kolam retensi. Pembangunan polder dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Menurut Teguh, pemerintah sedang mensosialisasi rencana pembebasan lahan. Penduduk yang tinggal di Krematorium Cilincing bakal diundang. "Kami butuh waktu karena perlu pengecekan kepemilikan administrasi," ujarnya.
Teguh menjelaskan, pembebasan lahan Krematorium Cilincing menjadi fokus pekerjaan tahun ini. Lokasi tersebut termasuk ke pembangunan tanggul laut tahap dua sepanjang 4,5 kilometer, yang dikerjakan BBWSCC di Muara Baru (paket 1) dan Kalibaru (paket 2). Tanggul laut diharapkan dapat mengatasi banjir rob yang kerap melanda Jakarta.
Saat ini BBWSCC baru menyelesaikan 56 persen, dengan rincian masing-masing 1,3 kilometer di Muara Baru dan Kalibaru. Pembangunan tanggul laut fase A ditargetkan selesai sekitar April-Juni 2018. Pekerjaan paket 1 ditangani PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak Rp 379 miliar. Adapun paket 2 berlokasi di Kalibaru, dikerjakan PT Wijaya Karya dan PT SAC Nusantara KSO dengan nilai kontrak Rp 405 miliar.
Bukan Giant Sea Wall, Koalisi Masyarakat Sipil Sarankan Solusi Alternatif Atasi Masalah di Pantai Utara Jawa
12 Januari 2024
Bukan Giant Sea Wall, Koalisi Masyarakat Sipil Sarankan Solusi Alternatif Atasi Masalah di Pantai Utara Jawa
Koalisi Maleh Dadi Segoro menolak pembangunan giant sea wall dan menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan lain untuk mengatasi permasalahan di pesisir pantai utara Jawa.