TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain akan menyempurnakan sistem pelayanan dengan menggunakan pelayanan online untuk Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Layanan online diyakini bisa menghindari praktik pungutan liar.
"Agar pemohon dan petugas tidak bertemu langsung," kata Zaki, Kamis, 24 Agustus 2017. Rencana itu disampaikan Zaki sehubungan dengan ditangkapnya empat personel di DPMTSP Kabupaten Tangerang, Rabu, 23 Agustus 2017.
Kepala Divisi Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Zaenudin mengatakan keempat orang itu adalah SA, EI, HD, dan EI. Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu, 23 Agustus 2017, pukul 14.00, di kantor DPMPTSP Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
HD dan EI menjabat Kepala Seksi Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM); SA, staf di IPPM; IW, tenaga honorer. “Pelaku dan barang bukti sudah diamankan," kata Zaenudin. Namun ia belum bersedia menjelaskan peran masing-masing personel itu.
Bupati Zaki memastikan tidak ada bantuan hukum bagi keempat personel yang ditangkap Tim Saber Pungli. "Biar menjadi peringatan buat yang lain." Zaki mengaku sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada personel di IPPM untuk tidak melakukan praktik pungli.
Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri
18 Juni 2021
Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri
Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.
Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli
26 April 2021
Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli
Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.
