Setahun Diterapkan, Djarot: Ganjil-Genap Efektif Urai Kemacetan

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 29 Agustus 2017 23:00 WIB

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan Kantor Bank DKI Cabang Utama Balaikota dan meluncurkan secara resmi aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI, bertempat di Kantor Bank DKI Cabang Balaikota, 29 Agustus 2017. TEMPO/Irfan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakart, Djarot Saiful Hidayat, mengatkan kebijakan pembatasan kendaraan dengan nomor plat ganjil-genap telah diterapkan setahun belakangan ini di sejumlah jalan protokol.


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih sistem kewasan ganjil-genap sebagai pengganti sistem 3 in 1 untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sejak Agustus tahun lalu.


Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai pembatasan kendaraan ganjil-genap efektif mengurai kemacetan. Apalagi, kata Djarot, dengan adanya pembangunan infrastruktur besar-besaran maka kebijakan itu dinilai paling tepat.


"Ganjil genap cukup mengurangi (kemacetan) ya. Justru dengan pembangunan transportasi besar-besaran di Jakarta maka diperlukan pengendalian, salah satunya menggunakan ganjil-genap," ujar Djarot Saiful di Pasar Pelita, Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 29 Agustus 2017.


Baca: Djarot Saiful Senang Dengar Anies-Sandi Dukung RPTRA


Advertising
Advertising

Bahkan Djarot menilai pembatasan kendaraan ganjil-genap lebih efektif ketimbang kebijakan three in one, yaitu minimal tiga orang dalam satu kendaraan. Pasalnya, kata Djarot, pengawasan pembatasan ganjil-genap dianggap lebih mudah ketimbang three in one yanh kerap menggunakan jasa joki ilegal.


Baca: Djarot Saiful Menuding PKL Liar Bikin Pasar Tradisional Sepi


Djarot menuturkan pembatasan ganjil genap masih akan terus dikaji, terutama untuk perluasan areanya. Sementara itu, untuk sepeda motor masih akan terus diatur, namun belum sampai pada keputusan pelarangan melintas di wilayah tertentu.


Dengan adanya pembatasan ganjil-genap, Djarot berharap pembangunan infrastruktur tetap berjalan meskipun kemacetan belum terhindarkan.


"Tanpa ada pengaturan maka akan menjadi stuck di mana-mana pasti. Ketika pembangunan sudah selesai maka aturannya akan diperlonggar," ujar Djarot.


Begitu proyek-proyek pemerintah sudah selesai, seperti pembangunan terowongan (underpass), jalan layang (flyover), dan transportasi massal, Djarot mengatakan aturan pembatasan ganjil-genap bisa diperlonggar dengan harapan masyarakat beralih ke transportasi publik.


"Maka setiap orang akan nyaman berkendara di Jakarta. Jadi, cukup efektif ganjil-genap evaluasi dari kami," ujar Djarot.



LARISSA HUDA

Berita terkait

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

16 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

25 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ini Syarat Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2024 di Bank DKI dan Muamalat, Terakhir Besok

32 hari lalu

Ini Syarat Tukar Uang Baru untuk Lebaran 2024 di Bank DKI dan Muamalat, Terakhir Besok

Nasabah juga dapat menukar uang baru layak edar untuk memenuhi kebutuhan saat momen Lebaran 2024 Bank DKI dan Bank Muamalat. Ini syaratnya.

Baca Selengkapnya

Nasabah Bank DKI Kini Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

35 hari lalu

Nasabah Bank DKI Kini Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Bank DKI telah bekerjasama dengan BRI agar dapat melakukan tarik tunai tanpa kartu di ATM BRI seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

38 hari lalu

Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?

Baca Selengkapnya

70 Tahun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Tokoh Lahir dari GMNI Mulai Megawati hingga Ganjar Pranowo

44 hari lalu

70 Tahun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Tokoh Lahir dari GMNI Mulai Megawati hingga Ganjar Pranowo

70 tahun lalu Kongres I GMNI diadakan di Surabaya pada 23 Maret 1954. Megawati, Siswono Yudo Husodo hingga Ganjar Pranowo lahir dari GMNI.

Baca Selengkapnya

Top 3 Metro: Laporan Dana Kampanye, Camat di Bekasi Bloon Bila Mau Pamer Jersey 02 Karena Motif Politik

15 Januari 2024

Top 3 Metro: Laporan Dana Kampanye, Camat di Bekasi Bloon Bila Mau Pamer Jersey 02 Karena Motif Politik

Tiga berita Top 3 Metro tentang laporan awal dana kampanye di DKI Jakarta hingga sejumlah kasus tagihan pelanggan PLN.

Baca Selengkapnya

Caleg DPD Sylviana Murni dan Istri Djarot Saiful Hidayat, Pemilik Dana Kampanye Terbesar di Dapil DKI

14 Januari 2024

Caleg DPD Sylviana Murni dan Istri Djarot Saiful Hidayat, Pemilik Dana Kampanye Terbesar di Dapil DKI

Anggota DPD dari DKI Jakarta, Sylviana Murni dan istri dari mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Happy Djarot jadi pemilik dana kampanye terbesar.

Baca Selengkapnya

Posisi Terkini Dana KJP Plus November 2023: Data Dipastikan Final, Bank DKI Bisa Diminta Lembur

24 November 2023

Posisi Terkini Dana KJP Plus November 2023: Data Dipastikan Final, Bank DKI Bisa Diminta Lembur

Data jumlah penerima KJP Plus telah bersih dari proses uji kelayakan dan verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI. Berkurang 75 ribu penerima.

Baca Selengkapnya

PDIP Sebut Prabowo-Gibran Neo-Orba, Gerindra: Kalau Positif, Mungkin Saja

5 November 2023

PDIP Sebut Prabowo-Gibran Neo-Orba, Gerindra: Kalau Positif, Mungkin Saja

Ihwal tudingan Prabowo-Gibran adalah pasangan Neo-Orba, Habiburokhman Gerindra mengatakan memiliki sikap politik untuk menolak kampanye negatif.

Baca Selengkapnya